Lpk | Surabaya – Dewan Kesenian Surabaya ( DKS ) mengadakan Musyawarah Tahun 2019 untuk memilih Ketua periode 2020 – 2025 di Hotel Great Diponegoro, Surabaya, Minggu (29/12/2019).
Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Crisman Hadi mengatakan dalam sambutannya, mudah-mudahan dalam rapat musyawarah bisa disampaikan betul-betul selektif dalam pemilihan Ketua DKS nantinya.
“Selamat bermusyawarah untuk menentukan pemimpin Ketua DKS yang baru, semoga lebih bermarwah untuk kebudayaan kota Surabaya,” kata Crisman Hadi.
Dewan Kesenian Surabaya (DKS) mengundang sebanyak 175 seniman, peserta musyawarah tidak akan bertambah lagi karena telah melalui seleksi terhadap perwakilan seniman dari tujuh bidang kesenian yang masih aktif berkarya di Kota Surabaya. Tujuh bidang kesenian yang dimaksud adalah seni rupa, tari, film, musik, sastra, teater dan seni tradisi.
Ketua Musyawarah Dewan Kesenian Surabaya, Galuh Tulus Utama menyampaikan, sebelum dilakukan pemilihan, Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum DKS 2014 sampai 2019.
“Hari ini menyelenggarakan Sidang Komisi pembagian dalam bidang komisi pemilihan ketua serta penyampaian Rumusan Orgasisasi Program dan Rekomendasi,” ujar Galuh.
7 kandidat Caketum DKS periode 2020-2025 dan hasil perhitungan suara yang dipilih secara langsung oleh peserta musyawarah ;
1. Cak Suro : 24 suara
2. Kusman Hadi : 2 suara
3. Hafshoh : 1 suara
4. Luddy : 2 suara
5. Sekar Alit : 5 suara
6. Chrisman Hadi : 69 suara
Dengan terpilihnya Crisman Hadi sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya periode 2020 – 2025 ini sebagai PR yang begitu banyak baik perkara program, penganggaran, bagaimana mendudukan seni itu sebagai identitas dan martabat sebuah kota.
Terkait anggaran Crisman memberikan keterangan “selama ini memang jadi kan banyak persepsi saya ini katanya mengkritik tidak mesra dengan pemerintah kota tidak sebenarnya, jadi kenapa kita mengambil sikap anggaran yang diberikan per triwulan 22 setengah juta itu kita tidak ambil selama 5 tahun itu sebagai sebagai bentuk pemiling, jadi kalau kita lihat Dewan Kesenian Jakarta itu pertahun di anggarkan pemerintah DKI 17 milyar, Surabaya kota ke-2 setidaknya harus separuh,” tutur Crisman.
“Masa kita dikasih anggaran 100 juta dikurangi pajak menjadi 90 juta kurang, kalau itu 90 juta kalau toh warga kota Surabaya itu 3 juta setahun berarti perorangnya mendapatkan Rp30 setahun,
pemerintahan kota yang dengan APBD 9 trilliun itu hanya memberikan anggaran segitu,” tegasnya.
Makanya itu problem yang harus kita bicarakan mudah-mudahan kedepan itu kita bisa lebih bicara dengan Pemerintahan Kota dan DPRD supaya ikut bergayung sambut dan punya pemahaman yang utuh, bahwa seni itu bukan barang remeh. Kalau pemerintah kota tidak memahami itu, maka kesenian dianggap sebagai ornamen padahal kesenian itu sebagai jantung kota,” tutupnya.(ir)
