Lpk | Jakarta – Kepala BNPB, Doni Monardo, kembali menghadiri Rakernas I PDIP pada Minggu (12/01) berlokasi di Jakarta International Expo (Jiexpo), Kemayoran, Jakarta. Pada pertemuan yang bertema “Strategi Jalur Rempah dalam Lima Prioritas Industri Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Berdikari” ini, narasumber dari BNPB dianggap sangat penting. Mengingat Indonesia, di balik negara yang subur juga terdapat potensi bencana yang besar. Hampir seluruh jenis bencana terdapat di Indonesia dan menjadi ancaman.
“Salam tangguh. Merdeka! Salus Populi Suprema Lex Esto, yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” kata Doni membuka pidatonya di depan para kader PDIP.
“Dua puluh tahun terakhir Indonesia menjadi negara dengan korban nomor dua terbanyak di dunia akibat bencana. Perlu diketahui bencana pada umumnya dan khususnya gempa dan tsunami merupakan bencana berulang di lokasi yang sama. Cincin api dan letak geografi Indonesia juga menyebabkan risiko bencana yang tinggi. Ini merupakan pelajaran untuk lebih mengetahui negara kita dan menyusun strategi menghadapinya,” pesan Doni Monardo pada kesempatan ini.
Doni kembali mengingatkan pesan Presiden RI, Joko Widodo agar pembangunan harus berorientasi pada aspek pengurangan risiko bencana. Bila hal ini dijalankan maka bangsa kita lebih kuat lagi di masa yang akan datang.
Pemanasan global, perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan kini banyak terjadinya puting beliung meningkatnya potensi bencana di Indonesia. Tanda bahwa alam telah mengalami perubahan.
Menyikapi ini Doni Monardo mengajak kader PDIP menjadi inisiator, Inspirator dan pelopor penanggulangan bencana. Metode pentahelix atau gotong royong seperti digaungkan oleh Bung Karno merupakan cara yang juga diterapkan untuk menanggulangi bencana.
Di musim kemarau terjadi kebakaran hutan dan lahan. Musim hujan terjadi banjir. Setelah menjabat menjadi Kepala BNPB, Doni bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh komponen penanggulangan bencana. Dengan melihat perbandingan beberapa negara lain, penanganan darurat bencana di Indonesia ia anggap sudah cukup berhasil. Tugas penanggulangan bencana yang kini harus ditingkatkan ada tahap pencegahan bencana.
Sistem peringatan dini tidak akan menjamin keselamatan masyarakat. Hidup harmoni dengan alam adalah kunci utama mitigasi bencana. Salah satunya dengan peningkatan pengetahuan vegetasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Menanam vegetasi yang tepat akan menjamin keselamatan anak cucu penerus bangsa.
“Singsikan lengan baju untuk masa depan,” serunya. “Kepemimpinan yang berhasil adalah walaupun daerahnya terkena kejadian bencana tetapi tidak ada korban jiwa penduduknya,” ujar Doni menutup pidatonya.
Kepala BNPB pada sesi tanya jawab menegaskan bahwa masalah kebencanaan bukan hal sepele. Pemerintah pusat tidak akan maksimal menangani permasalahan bencana tanpa dukungan dan kolaborasi pemda. Beliau kembali menerangkan bahwa BPBD ada di bawah pemda sesuai UU Otonomi Daerah. Bukan instansi vertikal di bawah BNPB. Hal ini agar dipahami seluruh kader bahwa anggaran dan urusan pelayanan umum kebencanaan adalah kewajiban yang ditentukan oleh pemda.
Hingga kini banyak pemimpin daerah yang tidak mengetahui ancaman bencana apa yang ada di daerahanya. Menjembatani hal ini BNPB mengusulkan kepada presiden supaya mengeluarkan Inpres yang mewajibkan pemda membuat rencana kontigensi atau rencana darurat bencana.
Diharapkan semua pihak baik pemda dan pemerintah pusat yang ada di daerah, memiliki kemampuan penanggulangan bencana atau manjemen krisis. Selanjutnya pemda memiliki kewajiban untuk bekerja bersama bersama untuk TNI dan Polri di daerah.
Pembuatan tanda-tanda/isyarat/tulisan daerah rawan bencana merupakan komitmen yang sangat vital saat ini. Ada kala awalnya masyarakat akan keberatan atau menolak hal ini. Dikarenakan nilai jual lahan masyarakat akan menurun bila dipublikasikan. Dengan diskusi dan keterbukaan nantinya masyarakat akan memahami pentingnya langkah ini.
“Saat ini sudah banyak masyarakat yang membuat jalur-jalur evakuasi mandiri, inisiatif serta upaya positif untuk memperkuat lingkungan dan komunitasnya. Hal ini bisa melibatkan pihak swasta, BUMN, BUND, dan pihak-pihak lain di daerah. Bila mana potensi bencana itu terjadi maka kemampuan bangunan dan kapasitas masyarakat sudah jauh lebih baik,” jelas Doni.
Kementerian Keuangan melalui dana kebencanaan memberikan prioritas membangun sistem peringatan dini terintegrasi di Kemeterian Kelautan dan Perikanan, BMKG, BPPT, BIG, dan lembaga-lembaga lainnya yang mampu mendeteksi kejadian bencana. BNPB juga telah memiliki aplikasi InaRisk yang dapat diinstal untuk mengetahui ancaman bencana di posisi sekitar kita.
Khusus bagi Jawa Barat Kepala BNPB mengingatkan bahwa berbagai bangunan dan infrastruktur yang telah dibangun dapat menjadi sia-sia bila tidak mengembalikan fungsi koservasi. Komposisi ekosistem antara daerah tutupan dengan daerah yang telah berubah secara luar biasa menjadi pemukiman, perkebunan, pertanian dan lainnya. Tujuh puluh tujuh hektar lahan di Cekungan Bandung terutama di DAS Citarum statusnya kini sudah kritis dan sangat kritis.
Doni menyambut baik rencana PDIP untuk mengembalikan program menanam pohon pada 2 Februari 2020 yang akan datang. Beliau berpesan untuk langkah strategis ini agar memperhatikan untuk menjaga dan merawat pohon-pohon yang sudah ditanam nantinya. Supaya tidak mati, dapat tumbuh besar, dan bermanfaat bagi khalayak banyak. “Jangan bangga dengan berapa banyak pohon yang ditanam, tetapi banggalah dengan berapa banyak pohon yang bisa hidup. Karena ini juga merupakan komitmen Ibu Megawati,” tutupnya. (ir)
