Lpk | Surabaya – Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Tedjo Sukmono. S.H., CHRMP., menerima Tim Audit Itkoarmada II di Rupat Mako Lantamal V, Senin (10/2).
Dalam amanatnya Komandan Lantamal V mengucapkan selamat datang kepada Kolonel Laut (T ) Doddy Setyo Prambudi sebagai penggendali teknis Tim Audit Itkoarmada ll beserta Tim di Mako Lantamal V.
Pelaksanaan audit itkoarmada II ini nantinya di harapkan dapat diketahui sejauh mama pencapaian sasaran efisiensi dan efektifitas kegiatan yang telah dilaksanakan Lantamal V dan jajarannya.
Lebih lanjut pinta Danlantamal, kepada satker yang menjadi obyek Audit Itkoarmada ll saya perintahkan agar memberikan data dan penjelasan yang akurat up to date dan transparan guna mendukung kelancaran tugas Tim Audit Itkoarmada II, apabila ada hal-hal yang kurang di mengerti janganlah ragu-ragu untuk bertanya demi kepentingan kita bersama.
Kepada Tim Audit Itkoarmada ll saya berharap, apabila dalam melaksanakan audit dijumpai adanya temuan-temuan dan permasalahan agar dikoordinasikan terlebih dahulu, sehingga kami dapat memperbaiki dan menyempurnakannya sehingga pelaksanaan tugas Lantamal V menjadi lebih baik di masa yang akan datang, harapanya.
Selaras itu, menurut Inspektur Koarmada ll pada acara audit pemanfaatan aset BMN dan Hibah TA. 2019 di Lantamal V ini, sesuai surat perintah Pangkoarmada II Nomor Sprin/383IIII2020 Tanggal 1 Februari 2020, yang pelaksanaannya mulai hari ini senin tanggal 10 sampai dengan kamis tanggal 20 februari 2020 akan dilaksanakan kegiatan audit di Lantamal V, adapun sasaran audit adalah meliputi penerimaan dan penggunaan anggaran hasil pemanfaatan aset BMN yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, perencanaan dan pelaksanaan hibah uang dari Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya serta tindak lanjut terhadap pelaksanaan penanganan permasalahan tanah di jajaran Lantamal V yang diarahkan untuk dapat menilai tingkat ketaatan, ketertiban, efektif, efisien dan ekonomis serta pelaksanaan sistem pengendalian internal TA. 2019.
Lebih lanjut jelasnya bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel harus kita sikapi secara serius dan sistematis oleh segenap jajaran penyelenggara negara dan harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government.
Pemerintah telah menetapkan sasaran dan arah kebijakan terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). dengan adanya komitmen tersebut. maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah, termasuk TNI Angkatan Laut menjadl perhatian pemimpin untuk dibenahi, antara lain melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari aparat pengawas intern pemerintah (APIP).
Inspektorat Koarmada II sebagai APIP dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan berperan sebagai satu, assurance dengan kegiatan berupa audit, reviu, pemantauan dan evaluasi dan dua, consulting dengan kegiatan berupa advisory, fasilitative dan training (Pelatihan), terangnya.
Selain itu, Hasil penilaian BPK atas laporan keuangan Kemhan TNI tahun 2018 telah menghasilkan tiga dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) yaitu LHP Opini, LHP sistem pengendalian intern dan LHP kepatuhan terhadap perundang-undangan. BPK RI memberikan opini “wajar tanpa pengecualian (WTP)” terhadap LK Kemhan TNI tahun 2018, telah terjadi peningkatan opini BPK dari tahun sebelumnya yakni “wajar dengan pengecualian (WDP)”. akan tetapi terkait opini tersebut masih terdapat beberapa kelemahan yang masih terjadi, diantaranya:
Pertama adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang didalamnya terdapat pengelolaan hibah dan bantuan keuangan pada kemhan dan TNI belum sepenuhnya tertib antara lain hibah uang dan barang jasa belum dilaporkan oleh satker penerima hibah dan kepada kementerian keuangan serta pertanggung jawaban belanja barang jasa yang bersumber dari dana hibah tidak sesuai ketentuan.
Kedua adalah kepatuhan terhadap perundang-undangan diantaranya pemanfaatan BMN di lingkungan kemhan TNI belum sepenuhnya sesuai ketentuan antara lain bmn yang dimanfaatkan pihak lain belum mendapatkan persetujuan dari kemenkeu, pemanfaatan BMN oleh pihak tidak berwenang dan penggunaan langsung hasil pemanfaatan BMN, pungkasnya.
Tampak hadir dalam giat tersebut Wadan Lantamal V Kolonel Marinir Jasiman Purba, S.E., Para Asisten Danlantamal V, Para Danlanal jajaran Lantamal V, Ka Kuwil Lantamal V, Dansatrol Lantamal V, Dandenma Lantamal V, Wadan Tim Intel Lantamal V mewakili Dantim Intel, Ka Akun Lantamal V, Kasatkom Lantamal V dan Para Kadis Lantamal V.
Tim Audit Itkoarmada II Kolonel Laut (T) Doddy Setyo Prambudi (Pengendali Teknis Tim Audit Itkoarmada II), Letkol Laut (S) Sahroni, S.E.,MM (Ketua Tim), Letkol Laut (P) Bambang Joko P (Anggota Tim) dan Mayor Laut (E) Heru Santoso S.T (Sekretaris) dan Mayor Laut (S) Ario Prabowo, S.E, (Anggota Tim). (ir)
