Lpk | Trenggalek – Para aktifis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Kemanusiaan Trenggalek melakukan aksi damai unjuk rasa, Rabu (19/02/20) di mana pelayanan dari RSUD Dr Soedomo terhadap pasien menunjukan kinerja yang buruk dan kurang baik.
Aksi demo ini Di selenggarakan di alun alun Trenggalek dan melakukan aksi short march menuju gedung DPR. Setiba disana Para aktifis ini kemudian disambut oleh Kapolres Trenggalek AKBP Jean Calvijn Simanjuntak S.I.K.M.H dan ketua DPR komisi IV Bapak Mugianto.
Ketua IST Bambang Puji dan juga sebagai perwakilan dari para aktifis untuk di persilahkan masuk ke ruang Meeting DPR guna menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Beliau berkata bahwa di dalam struktur RSUD kemungkinan telah di sinyalir adanya persekongkolan karena kerap kali di temukan perawat yang tidak humanis alias kurang ramah dalam melayani pasien dan hampir tidak ada ketegasan.
Sebagai efek jerah entah mereka diberikan sanksi dipindah atau memecat oknum perawat yang tidak bersahabat tersebut dan Harapan dari aktifis terdapat beberapa butir keinginan di antaranya ialah Reformasi birokrasi secara menyeluruh di manajemen RSUD, Berani untuk mutasi dan pemecatan kepada oknum dokter, perawat dan pegawai rumah sakit yang bekerja tidak disiplin dan merugikan pasien.
Memperbaiki pelayanan RSUD yang profesional, cepat dan humanis dan meminta agar segera membentuk dewan pengawas independent yang bertugas menampung keluhan publik atas pelayanan rumah sakit.
Melarang dokter, perawat dan bidan PNS di lingkup pemkab untuk tidak melaksanakan praktek mandiri saat jam kerja dan memberikan sanksi tegas serta mencabut ijin praktek apabila terbukti telah melanggar.
Seperti pengalaman sebelumnya dan kesaksian salah satu keluarga pasien dari kecamatan Tugu. Karena hanya di backup BPJS, beliau tidak mendapatkan pelayanan yang menyenangkan Bahkan cukup di sayangkan oleh Bupati.
Pembenahan RSUD bukan sekedar membangun gedung yang mewah ataupun peralatan yang canggih , melainkan pembenahan sumber daya manusia yang profesional, disiplin dan humanis yang harus di utamakan dan para aktifis memberikan jangka waktu 6 bulan kepada pihak RSUD Dr Soedomo untuk berbenah diri, semoga ke depannya bisa terealisasi, pungkasnya. (awr)
