Lpk | Surabaya – Ketua DPD SPSI Jawa Timur, Ahmad Fauzi sangat prihatin dengan nasib para buruh dan PKL yang nasibnya terlunta-lunta sebagai dampak dari Covid-19.
Sebagai Ketua SPSI Jatim menyampaikan bahwa covid ini bukan hanya memporak pondakan perekonomina nasional khususnya Jawa Timur tetapi telah mencambik cambik kebersamaan kita. Khususnya nilai peribadahan sebagai orang yang beragama.
“Kita mestinya di bulan Ramadan ini bisa teraweh bersama, bisa sholat jumatan bersama, dan bisa bersosialisasi antar tetangga bersama-sama. Kita hari ini tidak bisa karena Covid-19,’ kata Ahmad Fauzi di Surabaya, Jumat sore (1/5/2020).
Dirinya menandaskan bahwa pada Mei Day tahun ini yang biasanya dilakukan melalui long march berpuluh-puluh ribu orang melakukan unjuk rasa di istana negara, kalau di Jawa Timur di Grahadi misalkan, atau bahkan dilakukan secara istigosah pengajian akbar , saat ini sudah tidak bisa dilakukan.
“Dan hari ini kita harus patuh kepada ajakan pemerintah untuk bekerja di rumah berdiam diri di rumah dan kalau bisa semaksimal mungkin kalau tidak penting kita tidak boleh beranjak dari rumah kita,” pintanya.
Ahmad pada kesempatan ini juga mengajak seluruh stakeholder yang ada di pusat yang ada di daerah Provinsi Jawa Timur untuk melihat masalah covid hari ini. Covid itu bukan satu bulan lagi dua bulan lagi Covid-19 , tapi terjadi hari ini.
“Maka saya menghargai program yang dilakukan oleh pemerintah bahwa melakukan kartu prakerja dan lain-lain tetapi ingat kartu prakerja itu harus memenuhi persyaratan yang tidak gampang harus dipenuhi persyaratannya,” tegasnya.
Menurutnya, SPSI kurang setuju dengan adanya kartu prakerja, oleh karena covid itu terjadi hari ini. Karena terjadi hari ini maka boleh meminjam usulan sebagaimana yang pernah didengarkan dulu yaitu sewaktu adanya lumpur lapindo.
“Apa kata orang lumpur lapindo hari ini bisa kita praktekan bersama-sama yaitu cash and carry uang tunai. Ekonomi Jawa Timur dan Indonesia sekarang lagi runtuh, karena tidak ada daya beli . Masyarakat atau rakyat pekerja, rakyat buruh tidak punya uang , orang Jawa Timur tidak ada pada yang bekerja, maka sektor ekonomi para PKL sepi tidak ada pembelinya. Toko-toko tutup tidak ada pembelinya, karena kantongnya pekerjaan, kantongnya buruh tidak ada isinya,” ujar Ahmad.
Untuk itu, lanjut Ahmad, cash and carry adalah sarana atau program yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi Covid-19.
Atas nama ketua DPD SPSI Jawa Timur kepada perusahaan kami berdoa mudah-mudahan pemimpin perusahaan mudah-mudahan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur dan di Indonesia bisa bertahan karena covid ini.
“Umpama tidak bisa bertahan tolong rundingkan dengan pekerjanya dengan baik karena sebentar lagi ada THR. Untuk itu satu-satunya undang-undang yang bagus adalah hasil dari perundingan antara kedua belah pihak pengusaha dan pekerja. kedua belah pihak harus mengerti , tidak boleh ada yang saling mengotot,” pintanya.
Dijelaskannya, untuk mendapatkan cash and carry sederhana saja. Langsung mendata siapa yang kena PHK, siapa yang di rumahkan , siapa ( mohon maaf ) yang di PKL warungnya sudah tidak jalan alias bangkrut tidak ada pembelinya, ya langsung didata. Disitulah hadir pemerintah melakukan cash and carry.
Untuk melindungi anggota SPSI terhadap PHK guna mendapatkan hak-haknya, kata Ahmad, akan merumuskan kalau harus terjadi PHK. Tetapi mudah-mudahan tidak terjadi kalau harus terjadi PHK kurang lebih datanya yang masuk di pemerintah provinsi Jawa Timur Disnaker Provinsi Jawa Timur kurang lebih 555 perusahaan atau kurang lebih 40.000 itu yang terdaftar maka akan terkena dampak cukup besar.
“Saya yakin lebih dari itu bahkan tembus 50.000 bahkan mungkin 75.000 yang tidak terdaftar , oleh karena itu kepada perusahaan yang berdampak corona mudah-mudahan PHK nya harus betul betul karena corona tidak dicari carikan alasan,” ungkap Ahmad.
Dirinya memahami ada kepedihan, ada jeritan tangis oleh dunia perusahaan, para pengusaha menjerit jerit, pekerja juga menjerit karena corona. Untuk itu berunding kedua belah pihak antara perusahaan dengan pekerja jauh lebih bijaksana ouputnya jauh maksimal kepada kedua belah pihak.
Bila perusahaan tidak bisa berikan THR ya harus dirundingan kedua bela pihak , masing-masing pihak sekali lagi Tidak ego.
Data yang masuk ke SPSI yang terPHK kurang lebih empat puluh ribuan ke atas se-Jatim dari 555 perusahaan . Dari sektor pariwisata, pertokoan, sudah tidak bisa bertahan, perusahan sepatu, garmen, rotan, mebel, perusahan padat karya yang pada umumnya banyak perusahaan itu yang eksport tetapi eksportnya tidak bisa dilakukan.
“Pertama onderdil atau komponen dari export itu dia datang dari luar negeri di luar negeri tidak bisa kirim ke Indonesia, lalu Indonesianya tidak bisa export cepat keluar negeri adapun misalkan komponennya bisa terpenuhi di dalam negeri Indonesia dan siap kirim, negara yang jadi tujuan export tidak terima karena covid,” katanya.(ir).
