Lpk | Malang – Menjelang berlakunya pelaksanana Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di area Malang Raya yang dimulai Minggu (17/5), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengoptimalkan tiga strategi penting sebagai bagian dari social kapital.
“Jadi, dalam pemberlakuan PSBB terdapat tiga hal penting yang harus kita optimalkan sebagai bagian dari social kapital di Malang Raya,” terang Gubernur Khofifah saat konferensi pers di Bakorwil Malang, Sabtu (16/5) malam.
Khofifah menjelaskan, strategi yang pertama yaitu keberadaan Kampung Tangguh di area Malang Raya. Dimana, Kampung Tangguh ini merupakan inisiatif yang melibatkan partisipasi warga secara aktif berbasis RW.
Dengan demikian, kampung itu memiliki kesiapsiagaan dan kemandirian yang komprehensif dalam menghadapi bencana alam maupun non alam seperti pandemi Covid-19.
“Lewat Kampung Tangguh maka gotong royong warga kampung akan bisa dimaksimalkan. Terlebih, ini wujud sinergi pentahelix antara masyarakat, pemerintah, pengusaha, media dan perguruan tinggi. Dimana, sinergi tersebut memang sudah seharusnya dilakukan,” urai Khofifah.
Strategi kedua, lanjut gubernur perempuan pertama di Jatim ini yaitu, penerapan pasar ganjil-genap pada pasar tradisional. Ini penting, untuk tetap menjaga roda perekonomian sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kesehatan penjual dan pembeli.
“Kita harus menjaga jangan sampai pasar ini tutup, karena proses perdagangan harus tetap jalan. Namun pada saat yang sama, menjaga kesehatan harus tetap dilakukan,” tukas Khofifah.
Pelaksanaan pola ganjil genap sendiri dilakukan dengan sistem penomoran di setiap stand penjual sebagai acuan jadwal berjualan. Sehingga, setiap harinya para pedagang tersebut akan bergiliran sesuai nomor stand yang dimiliki.
Untuk diketahui, beberapa pasar di Kota Malang juga telah menerapkan pola ganjil genap. Untuk wilayah Kota Malang saja, terdapat sekitar 26 pasar yang diberlakukan pola ganjil genap.
Sedangkan, strategi ketiga yakni penyiapan gedung observasi yang bisa dimanfaatkan seperti rumah sakit (RS) darurat berbasis desa. Sehingga, bagi masyarakat yang perlu melakukan isolasi mandiri bisa memanfaatkan gedung ini.
Utamanya, bagi orang dalam pemantauan atau (ODP) dengan gejala ringan hingga sedang. Tentunya, dengan dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar.
“Gedung observasi ini sangat penting sebagai langkah pencegahan. Mengingat, saat ini banyak pasien positif Covid-19 yang tanpa gejala dan justru tetap melakukan aktivitas seperti biasa,” ungkap mantan Menteri Sosial ini.
“Karenanya tiga langkah ini harus bisa dioptimalkan dalam pemberlakuan PSBB Malang Raya. Dan tentunya, ini juga bisa menjadi role model yang bisa diterapkan di Jawa Timur, utamanya Surabaya Raya yang tengah melaksanakan PSBB tahap dua,” pungkas Khofifah. (ir)
