Lpk | Surabaya – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur secara khusus membahas mengenai tantangan pengendalian inflasi ditengah pandemi covid19.
Dalam kegiatan High Level Meeting ini, TPID berkesimpulan bahwa sinergi, Inovasi dan Efektivitas Komunikasi menjadi strategi kunci menjawabi tantangan ini.
Khofifah Indar Parawansa – Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa langkah kebijakan pemulihan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki dua sisi.
Baik demand dan supply melalui relaksasi beberapa kebijakan dalam mendorong konsumsi, mendukung dunia usaha dan mempertahankan investasi, serta mendukung ekspor-impor.
Diharapkan, lanjut Khofifah, dapat muncul adanya inovasi yang mendukung implementasi new normal dan perbaikan ekonomi ke depan. Inovasi tersebut diharapkan berasal dari TPID Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur, sehingga dapat menjadi role model inovasi nasional.
Difi Ahmad Johansyah – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menambahkan bahwa sejak terjadi pandemi COVID-19, komoditas di wilayah Jawa Timur tidak mengalami gejolak harga yang cukup signifikan, bahkan tekanan harga di periode HBKN Idul Fitri 2020 pun relatif normal tidak setinggi pola historisnya.
Namun demikian terdapat 3 tantangan utama pengendalian inflasi Provinsi Jawa Timur.
Pertama, kendala distribusi pangan di tengah penerapan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah.
Kedua, penurunan demand masyarakat akibat pelemahan daya beli dan dampak psikologis penyebaran COVID-19, yang berpengaruh pada potensi deflasi komoditas yang lebih dalam.
Ketiga, antisipasi dampak perpanjangan penerapan PSBB maupun kondisi new normal pasca COVID-19 terhadap kecukupan stok dan akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis.
Dalam menjawab tantangan tersebut, apresiasi diberikan kepada TPID Provinsi Jawa Timur yang telah mengambil berbagai langkah inovasi.
Salah satunya berupa kelembagaan Lumbung Pangan Jatim, yang tidak hanya menjadi wadah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Jawa Timur, namun ke depan juga diharapkan dapat berfungsi menjadi pusat kerjasama antar daerah khususnya untuk komoditas pertanian di Indonesia.
Difi menyampaikan bahwa pasca High Level Meeting, TPID perlu adanya evaluasi dan penguatan fungsi Lumbung Pangan Jatim, sehingga dapat berjalan optimal dalam pelaksanaan tugasnya di masa yang akan datang.
Selain itu juga penting dilakukan upaya mapping stok komoditas pangan Jawa Timur yang nantinya dapat menjadi landasan Kerjasama Antar Daerah berdasarkan data neraca pangan yang akurat.
Di momen tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur – Emil Dardak turut menyampaikan informasi bahwa sektor pertanian, yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian dan melibatkan setidaknya 1/3 tenaga kerja di Jawa Timur, tidak mengalami goncangan yang besar akibat Covid-19.
Namun demikian, produk turunan sektor pertanian khususnya olahan holtikultura, turut terpukul seiring dengan melemahnya sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19.
“Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi efektif, inovasi, dan sinergi antar stakeholders dalam memasarkan produk UMKM pangan Jawa Timur, termasuk potensi kolaborasi dengan Lumbung Pangan Jatim sebagai salah satu jalur pemasaran,” pungkas Emil.(ir).
