YALPK | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur untuk memiliki managerial skill and strong leadership dalam memimpin sekolah. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan guna mencetak SDM yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim.
“Kepala Sekolah harus memiliki managerial skill and strong leadership yang bagus, karena anda menyiapkan generasi penerus bangsa,” kata Gubernur Khofifah saat memimpin Penguatan Kepala Sekolah (SMA, SMK, dan SLB) se Jawa Timur, Tentang Nawa Bhakti Satya “Jatim Cerdas” di Gedung Islamic Center Surabaya, Kamis (11/4) siang.
Gubernur Khofifah mengatakan,” dengan managerial skill yang bagus, maka kepala sekolah dapat menata, dan memimpin organisasi sekolah, baik guru, karyawan, dan murid-murid sekolah dengan baik. Kemudian leadership dibutuhkan untuk memberikan teladan, mengembangkan serta memajukan sekolah yang dipimpinnya.
“Seorang kepala sekolah harus berseiring antara kekuatan managerial skill dengan kemampuan leadership-nya, dan ini harus terus diasah,” katanya sembari menambahkan, dengan memiliki keduanya akan mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan dan percepatan IPM Jatim, Menurut data BPS tentang IPM pada Tahun 2017, lanjut Gubernur Khofifah, IPM Jatim masih berada pada angka 70,27 atau berada dibawah IPM nasional yang mencapai 70,81. Angka 70,27 tersebut bahkan merupakan yang terendah diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta dengan angka 80,06, DIY (78,89), Banten (71,42), Jabar (70,69), dan Jateng (70,52).
“Jadi IPM kita ini nomor lima belas dari IPM secara nasoinal, tentu ini tidak cukup menggembirakan, ini pekerjaan rumah yang harus kita intervensi bersama-sama” lanjutnya seraya mengimbuhkan, melalui pertemuan ini, diharapkan bisa menyambung pikiran, program, dan semangat bersama untuk meningkatkan kualitas IPM Jatim.
Salah satu bentuk intervensi tersebut, ujar gubernur wanita pertama di Jatim ini, adalah melakukan penyisiran terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Contohnya, saat ini Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Jatim adalah 7,39 atau setara kelas 2 SMP Tsanawiyah. Maka mereka bisa didorong supaya ikut kejar Paket B, kemudian paket C.
“Kami sudah berkoordinasi dengan para bupati dan walikota, karena tugas kejar paket adalah kewenangan kabupaten kota, tapi tentu kami tidak bisa berpikir seperti itu. Ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama, kita harus membangun strong partnership untuk bisa meningkatkan kualitas SDM Jatim, supaya daya saing kita menjadi lebih baik,” tegasnya.
Jelaskan Soal Zonasi PPDB dan SPP Gratis Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga menjelaskan soal permasalahan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 yang akan dibuka mulai bulan Mei 2019, serta pemberlakuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis untuk SMA/SMK baik negeri
maupun swasta di Jatim.Terkait zonasi, Khofifah menjelaskan bahwa pemberlakuannya sesuai dengan
Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dimana PPDB tahun 2019 akan dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni jalur zonasi dengan kuota minimal 90%, jalur prestasi dengan kuota maksimal 5%, dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota maksimal 5%.
“Jadi 90% warga didalam zonanya, 10% diluar zonanya, terdiri dari 5% jalur prestasi, dan 5% perpindahan orang tua,” jelas Khofifah sembari menambahkan, pihaknya meminta Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan peraturan ini secara masif, agar para wali murid dapat memahami mekanisme zonasi tersebut. Kemudian terkait SPP gratis, Gubernur Khofifah menjelaskan, untuk sekolah SMA/SMK Negeri pembayarannya gratis mulai Juli 2019. Sedangkan untuk SMA SMK swasta, Pemprov akan
memberikan bantuan SPP, dimana untuk SMA swasta sebesar Rp. 1,4 juta tahun, sedangkan SMK sebesar Rp. 1,6 juta tahun.“Kita ingin ada semacam kontrak perjanjian pakta integritas, bahwa bantuan SPP itu akan berjalan secara natural. Artinya, ketika ada bantuan SPP bagi SMA SMK swasta di Jatim, mohon
SPP sesuai dengan SK gubernur yang lalu itu tetap menjadi referensi,” jelasnya sembari
menambahkan, pakta integritas ini dibuat guna mencegah indikasi kemungkinan adanya sekolah
yang akan menaikkan SPP. Sebab, ada diantara SMK non teknik, jika ditotal SPP pertahunnya tidak
mencapai Rp. 1 juta. Hadir dalam kesempatan ini, kepala sekolah SMA negeri se jatim sebanyak 423 orang,
kepala sekolah SMA swasta sebanyak 150 orang, kepala SMK negeri sebanyak 296 orang, kemudian guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKLK) dengan total 175 orang, mulai TK, SD, SMP, dan SMA LB se-Jatim, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, serta wartawan dari berbagai media.(jf)
