Lpk | Surabaya – Aksi unjuk rasa Gerakan Pemuda Madura (GAPURA) yang diikuti 30 orang di depan Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan Surabaya, Rabu (9/9/2020) menuntut janji Gubernur Jatim dan Wagub Jatim akan adanya kenaikan harga garam dan tembakau serta fasilitas kesehatan dari bawah sampai atas yang sampai saat ini belum dirasakan selama pandemi Covid-19.
Massa aksi dari Gerakan Pemuda Madura (GAPURA) membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan :
– Harga garam hancur tak semanis janjimu.
– Jatim darurat janji.
– Kiamat scincare lebih mahal dari harga garam.
– Buatkan regulasi tata niaga tembakau.
– Kami berangkat dari ketertindasan.
– Harga tembakau tidak naik naik untuk beli celana dalam pun harus kredit.
Abdul Razak Korlap aksi mengatakan “Kami datang kesini menagih janji politik Gubernur Jatim pada saat kampanye yang mana sampai hari ini tidak terealisasi”.
Program yang di baktikan untuk kemuliaan rakyat Jawa Timur yang tertuang dalam Jatim sejahtera buktinya kemiskinan tambah merajalela dan pengentasannya jauh dari sempurna, tambah Razak.
Program Jatim Kerja yang seharusnya bisa menciptakan peluang kerja malah bukan lapangan kerja yang bertambah tetapi ada banyak pemutusan tenaga kerja besar besaran tanpa jaminan kesejahteraun. Keberadaan milenial Job Center yang diciptakan untuk generasi milenial tidak jelas arahnya dan sampai saat ini tidak terasa untuk masyarakat Muda Surabaya apalagi bagi kaum milenial di Madura, tuturnya
Razak menambahkan “Kemudian program belanja inovasi daerah atau Belanova yang dijanjikan untuk memberi jaminan bagi produk-produk inovas dilema Bakorwil hanyalah mimpi disiang bolong”.
Jatim cerdas dan sehat untuk pendidikan dan kesehatan yang gratis tidak terasa bagi kaum bawahan tidak sedikit ditemui masyarakat untuk membayar BPJS apalagi untuk mendapatkan kamar dirumah sakit untuk perawatan gawat darurat saja sangat sulit kami dapatkan, katanya.
Bahwa tidak cukup disana keluhan dari JASPEL medis yang seharusnya mereka terima setiap bulan namun 6-7 bulan mereka tidak mendapatkan, apalagi dengan Pandemi Covid-19 menjadi malapetaka bagi rakyat terutama kaum menengah kebawah.
Ibu Gubennur Jatim tidak bisa mengembalikan harga dasar garam dan menghentikan kegiatan impor yang merusak harga dan berakibat tidak terserapnya garam lokal dan seakan akan tutup mata selama kepemimpinananya terhadap anjloknya harga garam yang sampai dititik terendah yakni Rp. 250 rupiah, tutur Razak.
Pembangunan Madura yang sangat minim apresiasi karena tidak ada kemajuan sama sekali bahkan cenderung cuma bagi bagi kue korupsi yang dirupakan dana hibah yang sulit diaudit dan hadirnya jarang terekspos ke media, dimasa pandemi bancakan uang negara merajalela anggaran tumpang tindih tak terelakan dan dilakukan secara masif dan terstuktur dimana nasib korban dan para tenaga medis yang dijamin oleh negara sampai saat ini tidak ada satupun yang di cairkan haknya, tegas Razak. (gle/ir)
