Lpk | Surabaya – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung apel dua kegiatan penting yang tengah dihadapi saat ini.
Kedua kegiatan dimaksud yakni Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dan Pengamanan Pilkada Serentak di 19 Kabupaten/ Kota di Jatim.
Turut hadir pada acara ini unsur Forkopimda Jatim seperti Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim serta Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Pangdam V Brawijaya Mayor Jendral TNI Suharyanto di Lapangan Makodam V Brawijaya, Senin (23/11/2020) pagi.
Kegiatan Apel siaga darurat bencana hidrometeorologi pengamanan pilkada serentak tahun 2020 ini dimaksudkan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan segenap komponen bangsa di wilayah Jawa Timur.
Bertindak sebagai Komandan Apel yakni, Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika, selaku Dansatbrimob Polda Jatim.
Selain diikuti oleh, Gubernur, Pangdam V Brawijaya dan Wakapolda Jatim, juga diikuti oleh Sekda Provinsi, OPD Provinsi, BPBD Kabupaten/ Kota se-Jatim. Serta anggota jajaran TNI/ Polri.
Dalam arahannya, Gubernnur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, di seluruh wilayah di Indonesia akan melaksanakan Pilkada Serentak, termasuk 19 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, pada tanggal 9 Desember 2020.
Kebersamaan kita, Kesatuan Kita, Komitmen kita bersama. Akan bersama sama menjaga agar pilkada berjalan aman, damai dan demokratis.
Sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia, dari Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Dalam Negeri, agar ASN dan TNI/ Polri netral dalam pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.
“Sesuai dengan arahan pak presiden Ir. Joko Widodo, di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Seluruh ASN, TNI/ Polri harus netral. Tidak ada keperpihakan terhadap pasangan calon baik Walikota/ Bupati,” ucap Khofifah.
Pilkada serentak ini berlangsung disaat Pandemi Covid-19 belum berhenti penyebarannya, maka bagaimana masyarakat bisa menggunakan hak pilih pada pilkada.
Dirinya juga mengajak seluruh elemen penyelanggara pemilu, KPU, Bawaslu serta partai pengusung dan kandidat serta masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat jangan sampai ada klaster pilkada.
“Saat pilkada serentak pada 9 Desember 2020, berlangsung diassa pandemi covid-19, sehingga kita semua harus bersama sama menjaga protokol kesehatan, agar tidak ada klaster pilkada. Agar semua bisa berjalan dengan baik dan aman,” pungkasnya.(ir).
