Lpk|Sidoarjo – Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Sidoarjo, Senin (14/12). Bertempat di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, sebanyak 25 orang perwakilan korban PHK menerima bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu.
Di hari yang sama, ribuan korban PHK di Sidoarjo juga mendapatkan bantuan sosial. Pencairan bantuan tersebar di beberapa titik. Salah satunya di Kantor BPR Delta Artha untuk mencegah kerumunan massa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi mengatakan, bantuan tersebut sebagai stimulan agar para korban PHK tetap semangat dan termotivasi kembali.
“Total anggaran yang kami keluarkan untuk bantuan ini sebesar Rp 3 miliar untuk 5000 korban PHK se-Sidoarjo,” ujarnya.
Di hadapan korban PHK yang hadir di pendopo, Tirto Adi juga menyampaikan permohonan maaf bila dirasa bantuan tersebut baru ada sekarang. Sebab, ia mengaku harus memastikan bantuan tersebut sudah sesuai regulasi yang ada.
Sementara itu, Pj. Bupati Sidoarjo, Hudiyono dalam sambutannya menyampaikan, bantuan ini merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam permasalahan yang dihadapi warga. Terlebih di masa pandemi ini.
“Untuk pekerja yang kurang beruntung karena ter-PHK, pemerintah telah hadir. Selain memberikan bantuan, pemkab juga telah berupaya berdiskusi dengan para pengusaha saat menetapkan UMK agar menemukan solusi yang tepat,” ujar Hudiyono.
Selain itu, sambung Hudiyono, kebutuhan dasar warga yang terkena PHK juga sudah dipenuhi oleh Pemkab Sidoarjo. Mulai dari sekolah gratis untuk anak-anaknya hingga jaminan kesehatan. Bahkan ke depan, Hudiyono akan mencoba mengupayakan keringanan tagihan listrik dan keringanan pajak.
“Pemerintah tidak pernah diam. Selalu mengupayakan solusi bagi kesejahteraan warga,” sambung pejabat asal Tanggulangin Sidoarjo ini.
Cak Hud, sapaan akrab Hudiyono juga meminta kepada para korban PHK untuk bersabar. Sebab, pandemi ini tidak hanya melanda Sidoarjo, tapi seluruh dunia mengalaminya. Dia juga berharap jalinan silaturahmi dan komunikasi antara warga dengan pemerintah tak pernah terputus.
“Kalau ada kesulitan, langsung saja komunikasi dengan pemerintah, dengan pemdes setempat. Jangan sampai komunikasi terputus,” ujarnya.
Bantuan kali ini dikhususkan bagi pekerja yang ter-PHK dan ber-KTP Sidoarjo. Tercatat para korban PHK ini berasal dari 65 perusahaan di Sidoarjo. (hry/amr).
