Lpk|Sidoarjo – Jum’at (5/2), Pemkab Sidoarjo kedatangan dr. Tirta Mandira Hudhi. Dia merupakan seorang dokter sekaligus influencer. Dalam kunjungannya, dokter lulusan UGM itu menyampaikan aspirasi para tenaga kesehatan (nakes) ke pemerintahan Sidoarjo. “Ada evaluasi PPKM, program vaksinasi dan penanganan covid-19,” ujarnya kepada awak media.
Tirta mengaku masalah covid tidak hanya fokus di wilayah Jakarta, tapi juga daerah lain. Sidoarjo terbilang kota industri dan UKM. Gara-gara pandemi, sektor ekonomi tentu berpengaruh. Sebab itu, pertumbuhan ekonomi harus sejalan beriringan dengan penanganan covid. “Protokol kesehatan di kawasan industri harus diperketat,” tuturnya.
Selama satu tahun ini, sebaran covid sudah ada yang mencapai klaster perusahaan dan perkantoran. Tentu hal itu sangat tidak diinginkan di masa yang akan datang karena berdampak pada ekonomi masyarakat. Selain pengetatan prokes, pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini terbilang tidak efektif. “Bapak presiden bilang sendiri tidak efektif,” katanya.
Lantas apa solusinya? Dia mengatakan PPKM harus mulai dilakukan secara mikro. Disiplin kepatuhan protokol kesehatan wajib terpantau di setiap kecamatan. Bahkan desa/kelurahan hingga RT dan RW juga diberlakukan. Baik itu pakai masker, jaga jarak maupun cuci tangan.
Terkait penanganan covid, Tirta berharap kepala negara dapat membuat kebijakan tepat. Alangkah baiknya, kebijakan tersebut dikembalikan kepada masing-masing kepala daerah dalam membuat formulasi kebijakan untuk memutus mata rantai covid-19. “Saya beri contoh, Jateng punya inovasi Gerakan di rumah saja. Bogor berlakukan sistem ganjil genap. Ada juga usulan dari anggota DPR untuk menerapkan lockdown di waktu weekend,” jelasnya.
Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengaku penanganan covid di Kota Delta sudah berjalan semaksimal mungkin. Mulai dari penindakan disiplin di tingkat perorangan, usaha hingga industri. Menurutnya, tindakan disiplin yang belum dilakukan adalah skala komunitas. “Di kampung-kampung juga perlu ditegakkan disiplin,” terangnya.
Di tingkat RT dan RW misalnya, banyak masyarakat lalu lalang seenaknya tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Yakni tidak mengenakan masker. Hal tersebut harus ditekankan agar kesadaran masyarakat terhadap disiplin pakai masker semakin tinggi. “Kalau perlu ada sanksi PPKM skala mikro,” katanya.
Namun pemberlakuan PPKM skala mikro tak bisa langsung, pihaknya akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu. Tujuannya agar masyarakat tahu akan adanya peraturan baru. “Sampai saat ini, hasil dari operasi yustisi disiplin protokol kesehatan sudah mencapai Rp 2 miliar. Semuanya masuk KASDA,” ucapnya. (hr/am).
