YALPK | Nganjuk – Luapan massa yang tergabung dari Desa Ngepung dan Desa Ngerombot Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menggelar demo didepan kantor Bupati Nganjuk,Dengan mengedarai truk, mobil dan motor, massa melakukan orasi dan membantangkan poster berisi tuntutan,Selasa 23 Juli 2019.
Dalam aksinya, massa menuntut agar Bupati Nganjuk H.Novi Rahman Hidayat, secepatnya memberikan saksi tegas kepada oknum kades Ngepung Hendra yang telah diduga menggunakan uang bumdes untuk keperluan pilkades, karena hal itu menyalahi aturan.
Menurut warga, selama Hendra menjabat, penggunaan anggaran dana desa tidak transparan dan tidak jelas peruntukannya.
Selain itu, Hendra dianggap sudah tidak mencerminkan seorang pemimpin, sebab banyak masyarakat yang dulu tidak mendukungnya sulit untuk mendapatkan pelayanan adminitrasi di kator desa tersebut.
Tidak hanya itu, Hendra juga diduga telah menggunakan uang Bumdes untuk keperluan pilkades, karena hal itu menyalahi aturan.
Namun, karena bupati tidak segera memberikan tindakan tegas, akhirnya massa melakukan aksi demo, Bahkan warga menduga Bupati ikut menerima dan menikmati aliran dana dari Bumdes tersebut.
Pantauan dilapangan aksi sempat memanas, massa mencoba membuka paksa pintu gerbang pendopo karena bupati tidak segera keluar menemui massa yang sudah dikecewahkan.
Senada disampaikan pendemo lainya, Arif. Menurutnya persoalan ini tidak cukup dengan melakukan aksi hari ini, Namun pihaknya akan mengumpulkan beberapa temuan yang dianggap diselewengkan.
“Dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan kepada pihak berwajib terkait dugaan penyalagunaan anggaran dana desa,” ungkapnya.
Akhirnya sala satu perwakilan pendemo diperbolehkan masuk ke pendopo untuk dilakukan mediasi besama, Wabup, sekda dan sejumlah pejabat lainnya.
Korlap aksi warga desa Ngepung, Sutadi mengaku kecewa karena tidak ditemuai langsung oleh Bupati Novi sebagai pengambil kebijakan.
“Kami disini menyampaikan penjelasan, bahkan kami semakin kuat menuding Bupati diduga menerima aliran dana dari Bumdes, sebab menurutnya Bupati Novi tidak tegas dalam mengambil sikap dan sulit untuk ditemui dengan alasan yang tidak jelas,”tuturnya.
Wakil Bupati Nganjuk Marhen Djumadi, mengaku tidak mengetahui atas aliran dana bumdes itu ke bupati nganjuk atau ke oknum di Pemkab Nganjuk.
Pihaknya segera akan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi di Desa Ngepung dan Ngerombot, guna mencari kepastian masalahnya.
Aksi massa akhirnya membubarkan diri dan berencana akan melakukan demo yang lebih besar, jika kasus penyalahgunaan wewenang atas kades dalam penggunakaan dana bumdes tidak segera ditangani. (fr)
