YALPK | Malang – Dua kabupaten di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil PP) III Prov. Jatim di Malang, yaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pasuruan telah melakukan dropping air bagi masyarakat desa yang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2019 ini. Dropping air dilakukan atas dasar permohonan kepala desa setempat yang menilai perlunya bantuan Pemkab untuk penyediaan air bagi warganya.
Hal tersebut disampaikan Kabakorwil III PP Prov. Jatim, Benny Sampir Wanto, menjawab pertanyaan media usai memimpin rapat koordinasi persiapan dan penanganan kekeringan di wilker Bakorwil III, di ruang rapat Arjuna, Kantor Bakorwil III PP Prov. Jatim, Jl. Simpang Ijen 2 Kota Malang, Selasa (23/7).
Di Kab. Blitar, jelas Benny sapaan akrabnya, Pemkab setempat pada April sampai dengan Juli ini telah melakukan dropping air ke 6 desa di 4 kecamatan, yaitu di Kec. Wates, Wonotirto, Panggungrejo, dan Binangun.
Sementara itu, di Kab. Pasuruan, telah dinyatakan tanggap darurat kekeringan, atas dasar sebanyak 21 desa di 6 kecamatan mengalami kekeringan. Diantaranya, lima desa di Kec. Lumbang, lima desa di Kec. Pasrepan, dan empat desa di Kec. Lekok. “Bantuan dropping air dari Pemprov. Jatim dalam proses,” ujar mantan Karo Humas dan Protokol Pemprov. Jatim ini, memuji gerak cepat kedua pemkab meresponse kekeringan yang terjadi di sebagian wilayahnya.
Sementara itu, di Kab. Malang tercatat telah disiapkan dropping air untuk 19 desa di 9 kecamatan sebagai prediksi kekeringan di wilayah ini pada tahun 2019. Prediksi ini sedikit meningkat dibanding kekeringan di Kab. Malang dibanding tahun 2018 lalu, yang kekeringan tercatat terjadi di 9 desa di 7 kecamatan. “Sebanyak 9 tangki air telah disiapkan untuk distribusi air di desa-desa yang mengalami kekeringan,” ujarnya mengutip laporan KaBPBD Pemkab Malang, Bambang Istiawan.
Menurut Benny, areal kekeringan ini bisa bertambah karena sesuai prakiraan BMKG, puncak kemarau baru terjadi pada bulan Agustus depan. Oleh karena itu, rakor yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Pemkab di wilkernya dalam penanganan kekeringan merupakan hal penting.
“Rakor penanganan kekeringan ini sendiri telah dilakukan oleh Bakorwil III PP sebanyak dua kali. Pertama, dengan 9 kabupaten dan kota di wilker III tanggal 3 Juli lalu. Kedua, tanggal 23 Juli hari ini khusus dengan dua kabupaten yang telah terdampak kekeringan dan satu kabupaten potensial terdampak kekeringan,” ujarnya.
Hadir dalam rakor hari ini a.l. Kepala BPDB Pemkab. Malang, Bambang Istiawan, KaBPDB Pemkab. Pasuruan, Bekti Jati Permana, Kabid Kedaruratan dan Logistik Pemkab. Blitar Suratman, serta perwakilan BPDB Prov. Jatim dan DPU Sumber Daya Alam.(jf)
