Lpk | Sidoarjo – Upaya transparan dan berintegritas dalam tata kelola pemerintahan mendapatkan energi baru dengan diadakannya apel pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani. Acara yang dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo Jl. Sultan Agung ini menandakan komitmen serius dari berbagai unsur pimpinan daerah dalam memberantas korupsi dan memajukan birokrasi yang bersih serta responsif. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Bapak Roy Rovalino Herudiansyah, S.H., secara resmi menanggung jawab kegiatan dengan kehadiran 80 orang pimpinan daerah dan tokoh masyarakat. (Senin, 29 Januari 2024)
Dengan latar penting reformasi birokrasi sebagai langkah awal yang krusial untuk penataan sistem organisasi yang lebih efektif dan efisien, acara ini menegaskan pentingnya penyelenggaraan yang dapat melayani masyarakat dengan cepat. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo menyampaikan, sebuah kejaksaan yang bersih dari KKN, memberikan pelayanan prima, dan berkinerja tinggi adalah fondasi untuk merealisasikan reformasi menuju zona bebas korupsi.
Lebih jauh, Bapak Roy Rovalino Herudiansyah, S.H. menekankan bagaimana kejaksaan harus berinovasi dengan mengacu pada tugas dan fungsinya, mencipta layanan hukum yang profesional, bermartabat, dan berorientasi pada keadilan serta kebenaran. Ia juga membahas pentingnya manajemen perubahan, penataan dan pendataan sistem manajemen sumber daya manusia, serta pengawasan yang diperkuat guna meningkatkan kualitas layanan publik.
Apel pencanangan ini kemudian diikuti dengan pemasangan selempang kepada Agen perubahan, duta pelayanan dan PIN WBK oleh Kepala Kejaksaan. Puncak acara dilakukan pada pukul 10.03 WIB dengan penandatanganan Piagam pencanangan pembangunan zona integritas oleh Forkopimda Sidoarjo. Simbolisasi komitmen dibuat melalui pelepasan burung merpati oleh Forkopimda, menunjukkan aspirasi untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Apel pencanangan ini juga dihadiri oleh Komandan Distrik Militer (Dandim) 0816/Sidoarjo yang turut melakukan penandatanganan komitmen bersama dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.
Dandim 0816/Sidoarjo menyampaikan, “Acara ini menjadi salah satu tonggak sejarah dimana Unsur Pemerintahan Daerah Kab. Sidoarjo lainnya secara bersama-sama menegaskan penolakan terhadap korupsi serta berkomitmen untuk menciptakan area kerja yang bersih dan melayani masyarakat. Keseriusan dan sinergitas yang ditunjukkan oleh elemen pimpinan daerah menegaskan bahwa zona integritas bukan hanya sebuah cita-cita, tapi sebuah gerakan konkrit yang dimulai dari institusi hukum di Sidoarjo.” Pungkas Letkol Inf Guntung Dwi Prasetiyo.
Reporter : Edy
