Lpk | Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang diwakili oleh Pj Bupati Jombang Sugiat S.Sos., M.Psi., T menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Negara pada Senin (27/05/2024).
Hadir dalam acara, ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Duta Besar Negara Sahabat, jajaran Menteri Kabinet, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Direksi Peruri Group, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa SPBE Summit 2024 adalah tahapan menuju pelayanan publik Indonesia yang lebih mudah, cepat, transparan, dan layanannya bisa segera diakses masyarakat.
Adapun rangkaian acara SPBE Summit antara lain peluncuran GovTech Ina atau Ina Digital, penandatanganan komitmen 9 layanan SPBE prioritas oleh 15 instansi, dan penyerahan Digital Government Award.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, melalui Perpres nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kementerian BUMN mendapat amanah dari Presiden Jokowi untuk menjalankan penugasan pemerintahan sebagai penyelenggara Govtech Ina atau Ina Digital.
Dalam pengaplikasiannya, Govtech Ina harus dipastikan user friendly dan memudahkan masyarakat untuk bisa menjalankan sistem tanpa komplikasi rumit.
“Ini proses terpadu, transparan, dan terukur agar program yang diluncurkan presiden tepat sasaran, serta integrasi antara infrastruktur data center dan government cloud. Ini langkah awal, dan kami akan terus kerja keras selama beberapa bulan kedepan,”kata Erick Thohir.
Presiden Jokowi dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran birokrasi itu harus melayani, bukan mempersulit, dan bukan malah memperlambat. Tolak ukur keberhasilan birokrasi adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat.
Namun Jokowi menyayangkan adanya 27 ribu aplikasi dan platfrom yang dibuat oleh Kementerian, Lembaga, Pemda Provinsi/Kab/Kota, yang semuanya berjalan dan bekerja sendiri-sendiri. Hal ini membuat sistem birokrasi tidak bisa mudah dan terintegrasi, bahkan banyak yang tumpang tindih.
“Perlu saya sampaikan mulai tahun ini, berhenti membuat apps baru, dan berhenti membikin platform baru karena sudah ada 27 ribu apps/platform yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada 6,2 T yang akan dipakai membikin apps baru dan platform baru, bahkan di satu Kementerian ada lebih dari 500 apps. Bayangkan, karena mungkin dulu setiap ganti menteri, dirjen, ganti aplikasi, sama juga di daerah setiap ganti gubernur/bupati/walikota/kadis selalu ganti aplikasi karena orientasinya selalu proyek, itu yang kita hentikan,”tegas Jokowi.
Maka peluncuran Ina Digital ini harapannya dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digital publik infrastruktur atau jalan tol pelayanan publik. Maka Jokowi mengimbau kepada semua yang hadir untuk memperkuat transformasi Govtech atau Ina Digital, satu portal terintegrasi pelayanan publik.
Lebih lanjut, Jokowi ingin sumber daya manusia yaitu ASN digital harus disiapkan. Sistem Ina Digital pun harus disosialisasikan, diperbaiki, dan dilanjutkan secara bertahap. Seluruh Kementerian, lembaga, Pemda Provinsi/Kab/Kota wajib bersama-sama mengintegrasikan data masing-masing instansi.
Pj Bupati Jombang Sugiat, usai mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan siap untuk mengevaluasi aplikasi yang ada di Kabupaten Jombang. Meski dirinya hanya menjabat satu tahun, namun putra daerah asal Dusun Kalongan, Desa Japanan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ini optimis dengan dukungan seluruh OPD, adanya koordinasi, kolaborasi dan komunikasi yang baik akan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Jombang.
“Kita harus segera lakukan evaluasi terhadap aplikasi yang ada saat ini. Jangan sampai pelayanan yang k
Berantas Miras di Jombang, Polisi Amankan Ratusan Botol Beserta Penjualnya
Lpk| Jombang – Polres Jombang getol memberantas peredaran minuman keras (miras) di Kota Santri. Kali ini, petugas berhasil mengamankan 133 botol miras beserta penjualnya.
Kasat Samapta Polres Jombang Iptu Ahmad Aly Efendi mengatakan, pihaknya rutin menggelar operasi peredaran miras di Jombang sesuai perintah Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi. Seperti operasi yang dilakukannya, Sabtu (25/05/2024) malam.
Dari patroli yang dilakukan, Iptu Aly dan anggotanya menemukan sebuah warung menjual berbagai jenis miras di Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Jombang. Warung ini milik Hariyanto (37), warga Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang Jombang.
“Anggota Sat Samapta langsung melakukan penggeledahan dan menemukan miras berbagai merk,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (26/05/2024).
Benar saja, dari penggeledahan itu polisi mendapati ratusan miras berbagai jenis. Antara lain, 27 Botol Anggur Merah Orang Tua, 9 Botol Anggur Hijau Merk Intisari, 4 Botol Anggur Gingseng Merk Intisari, 4 Botol Anggur Merah Merk Intisari, 6 Botol Anggur Kolesom, 9 Botol Anggur Hijau API dan 7 Botol Anggur Gold.
Kemudian, 6 Botol Vodka Topi Miring 250 ml, 7 Botol Vodka Topi Miring 1 Liter, 3 Botol Iceland 350 ml, 8 Botol Iceland 250 ml, serta 3 Botol Iceland 500 ml. Ada juga 8 Botol Newport 620 ml, 10 Botol Prost, 5 Botol Singaraja 620 ml, 2 Botol Singaraja 250 ml, 6 Botol Soju, dan 11 Botol Prost Kaleng.
“135 botol miras berbagai jenis kita amankan,” ungkapnya.
Ratusan miras itu kemudian dibawa ke Polres Jombang untuk disita. Tidak hanya itu, Hariyanto juga turut diamankan karena menjual miras tanpa izin.
“Penjual minuman beralkohol kita amankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Perda Kabupate Jombang No.16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol,” kata Iptu Aly Efendi.
Reporter : Yanti
