YALPK | Surabaya – Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 diwarnai beberapa aksi demo di depan Gedung Jalan Indrapura Surabaya Sabtu ( 31/8 ). Aksi demo dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) berhasil masuk sampai di depan pintu gedung.
Sejumlah problem diantaranya letupan konflik agraria yang eskalasinya meningkat dari tahun ke tahun. Kesenjangan yang ditimbulkan oleh aktifitas atas nama pembangunan, bahkan semakin memperburuk kohesi social masyarakat, dengan masalah redistribusi lahan yang penguasaannya masih berkeliaran pada orang-orang tertentu, tidak tepat sasaran, jauh dari cita-cita keadilan.
Fluktuasi harga bahan pokok yang dipicu mafia impor, persengkokolan instrument pemerintahan dengan pengusaha semata-mata hanya berburu insentif. Tanpa memikirkan efek besar yang ditimbulkan, yakni rakyat sebagai korban permainan pasar.
Sembilan poin tuntutan dari PMII Jawa Timur sebagai organisasi kemahasiswaan punya tanggung jawab, panggilan moral yang utuh untuk mengawal masyarakat yang lemah dan terpinggirkan ;
1. Terbitkan Peraturan Tentang Kesejahteraan Tenaga Pendidik.
2. Awasi BPJS sebagai Fungsi Jaminan Kesehatan.
3. Mendorong terwujudnya Reforma Agraria sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960.
4. Tolak Revisi Undang Undang Tentang Ketenagakerjaan Pekerja Asing.
5. Hapus RPJMD serta RTRW terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam Industri Ekstraktif.
6. Terbitkan PERDA tentang Penanggulangan Kemiskinan.
7. Awasi Impor Bawang Putih secara Transparan.
8. Mendorong terwujudnya Perda tentang keterbukaan lapangan pekerjaan.
9. Mendukung segala upaya penguatan KPK.
” Para wakil rakyat ini bukan membawa kepentingan koalisi maupun kepentingan partai politik, maka rakyat pastinya ingin segala permasalahan yang berada di pundaknya bisa diselesaikan oleh wakil rakyat ,” tutur Lukman.
Aksi demo PMII yang sudah didepan pintu masuk gedung di temuin beberapa anggota dewan perwakilan anggota DPRD Jawa Timur antara lain Hikmah Bafaqih, Sri Untari, Erma Susanti dan Bayu Erlangga, yang baru selesai dilantik.
” Tuntutan aksi mahasiswa akan dibahas di DPRD agar segera ditindaklanjuti, misalnya seperti BPJS dan harga garam ini, kaitannya juga dengan pusat, makanya akan kita bicarakan di dewan bagaimana nanti kaitannya dengan Jawa Timur, kita akan duduk bersama,” kata Erma Susanti dari PDIP yang baru saja dilantik.
Melalui fraksi juga dirinya akan menyampaikan masukan hingga ke DPRD RI untuk meninjau ulang kembali mengenai kenaikkan BPJS yang naik tarifnya belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan, pungkasnya. (ir/doy)
