YALPK | Surabaya – Aksi damai dari Alumni SMA Surabaya Bersatu ( ASSB ) dengan memberikan bendera Merah Putih kecil kepada pengguna pengendara didepan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa sore ( 1/10 ).
Dalam orasinya menuntut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Ir. Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin dalam pemilu 2019 tepat waktu dan tidak ada penundaan. Karena ada indikasi dari sejumlah pihak menyuarakan agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditunda.
“Teman-teman yang kita cintai kita tau bawa sampai hari ini ada kelompok-kelompok tertentu yang jelas-jelas akan memecah bela bangsa. Kita kumpul disini tidak dalam rangka apa-apa, kita kumpul disini untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia”.
“Cukup sudah bagi kita pertarungan antar anak bangsa, kapan kita akan berdiri menjadi negara yang besar jika setiap hari kita dijejali isu-isu dengan pergerakan-pergerakan yang sebetulnya sudah kelihatan yang tidak berujung”, tutur Soni dalam orasinya.
Sore hari ini adalah langkah awal kita untuk mengkonsolidasi seluruh rakyat Surabaya yang sadar bahwa tidak saatnya kita di adudomba, jika teman-teman setuju maka ini langkah awal kami akan bersatu menjadi lebih besar dalam melakukan pengawalan, tutup Soni dalam orasinya.
” ASSB akan kawal hasil Pilpres 2019 , jangan sampai ada tunggangan yang bersifat radikal, kami juga menghimbau kepada Ibu Gubernur Jawa Timur Khofifa Indra Parawansa untuk memperingatkan para guru SLTA yang siswanya ikut turun demo, jangan sampai aksi mereka dipolitasi oleh kelompok anti demokrasi tugas mereka adalah belajar,” tutur Arif Yani Ketua ASSB.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, ASSB menyatakan sikap sebagai berikut :
1. ASSB sangat mendukung proses demokrasi yang beradab
2. ASSB siap mengawal pelantikan Bapak Ir. Joko Widodo dan Bapak KH. Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih secara konstitusional
3. ASSB mengecam segala tindakan anarkhisme yang mengarah pada hal hal
inskonstitusional
4. Meminta kepada pihak yang berwenang untuk memecat Rektor, Dosen dan karyawan yang terlibat radikalisme di kampus
5. Meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk membuat surat edaran kepada seluruh Kepala Sekolah Menengah Atas atau sederajat se-Jawa Timur untuk pencegahan politisasi siswa pelajar dalam kepentingan politik anti demokrasi
6. Himbauan kepada masyarakat utamanya masyarakat Surabaya ikut membantu menjaga ketenangan, ketertiban dan kedamaian
7. Mendukung ketegasan dan kelugasan yang dilakukan TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban serta keamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.( ir )
