Lpk | Ponororogo – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dipastikan akan menghapus kawasan kumuh yang saat ini masih ada di wilayah Ponorogo Kota. Berbagai kegiatan, pembangunan infrastruktur, drainase dan taman dalam program ini akan mendorong kawasan di kota bebas dari kondisi kumuh di 2020 ini.

Prohram Kotaku ini, Sebagai bentuk  mitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada TA 2020 melaksanakan Padat Karya Tunai (PKT) dengan anggaran Rp 12,31 triliun. PKT salah satunya dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan di 364 kelurahan di wilayah Indonesia seperti di wilayh Kabupaten Ponorogo.

Hal ini diutarakan Hj. Sri Wahyuni, S.Sos Anggota Komisi V DPR-RI Dapil VII Jawa Timur dari fraksi NasDem, usai melaksanakan monitoring kesejumplah Kelurahan yang mendapatkan Kotaku tahun 2020.

Hj. Sri Wahyuni juga manyampaikan bahwa, Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, menurutnya PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT ini juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Hj. Sri Wahyuni.

Lebih lanjut, Hj. Sri Wahyuni menambahkan program KOTAKU dilakukan melalui pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi. Program Kotaku bisa terealisasi di wilayah Ponorogo tentu berkat perjuangan pemangku wilayah.

“Kita ini sangat beruntung, Sa’at kondisi seperti ini, program sempat ditiadakan, tapi akhirnya kita malah mendapatkan program untuk 6 (Enam) Kelurahan masing-masing mendapatkan Rp.1 miliar. Yaitu Kelurahan Surodikraman, Purbosuman, Kadipaten, Setono, Patihan Wetan dan Kertosari, Jadi, total kita mendapatkan Rp6 miliar,” imbuhnya. (fdl/as).

Loading

267 Kali Dilihat

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *