Lpk| Tuban – Sungguh menggiurkan sebagai agen atau subplayer suatu program pemerintah,BPNT misalnya karena keuntungan didepan mata apa lagi seorang kades yang punya stok beras sendiri sayang kalo agen diserahkan ke orang lain alias di kelola sendiri jika beras layak konsumsi gak masalah namun kali ini beras busuk yang disalurkan maka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Jawa Timur memviralkan merasa dicurangi sebab beras yang mereka terima dari program tersebut yang mestinya putih, sudah berwarna kuning kehitaman dan berbau bahkan sudah muncul kutu beras. Komoditas pangan tersebut.
Menyikapi hal tersebut awak media yang tergabung di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Korwil Pantura melakukan investigasi lapangan dengan turun langsung ke Desa Tluwe untuk mengumpulkan informasi dari berbagai Nara sumber. Senin.15/11/2021.
Anang Suryana Amin, Agen BNI 46 Desa Tluwe dengan nama Toko Suryana Sejahtera pada awak media saat wawancara khusus mengatakan itu mis komunikasi.
“Saya itu menyediakan dua varian, Premium sama medium dan mintanya Premium tapi KPM keliru mengambil, mestinya ngambil Premium malah ngambilnya medium, untuk pengambilan mereka langsung ngambil di agen saya” jelasnya.
Awalnya Anang mengungkapkan ketidaktahuannya tentang berapa jumlah yang ngambil ( sesuai keterangan Anang, karena waktu pengambilan KPM tidak ada yang mendampingi dan mengambilnya di agen )
“Waktu nggesek itu jumlah pastinya saya kurang tau, Ini saya mau minta transkip untuk pencairan ke pihak bank,” kata Anang
Masih Anang, terkait beras jelek, dirinya mengatakan bahwa itu bukan beras jelek tapi itu medium. Tergantung permintaan KPM mintanya Premium atau medium nggak ada penekanan.
” Untuk harga Premium dari daerah itu dihargai Rp.11.000, untuk Medium saya ngambilnya di selep-selep itu Rp.8.950 saya jual Rp.9.950, untuk KPM yang ngambil Paket Premium itu terdiri dari beras 15 kilogram, telur 1 kilogram plus tahu tempe. Dan untuk Medium paketan terdiri beras 15 kilogram, telur 1 kilogram dan karena harga melonjak tinggi untuk minyak dan gula volumenya saya kurangi menyesuaikan dengan harga,” ungkapnya.
Ditambahkan oleh Anang, KPM di Desa Tluwe yang telah mencairkan BPNT ditempatnya menurutnya sekitar 180-200 dan jenis paketannya sesuai permintaan.
“Orang disini terbiasa makan tahu tempe, daging tidak mau, ayam tidak mau karena berlimpah, klau beli pagi pengambilan sore pasti sudah bau apalagi klau nggak punya frezer,” tambahnya.
Begitu kasus BPNT di Desa Tluwe viral di media massa, sesuai keterangan Anang dirinya telah didatangi oleh Tipikor,Polres, Kecamatan
, Polsek, Koramil dan Dinsos.
“Pagi saya dipanggil ke Kecamatan, disana saya diterangkan oleh Pak Camat,Kapolsek sama Danramil dan malamnya Dinsos, saran dari Dinsos cuma komoditinya itu kan sesuai permintaan dari KPM,” kata Anang.
Dihari yang sama dan tempat berbeda, awak media mewancarai Arif Ahmad Akbar Pendamping PKM Wilayah Desa Tluwe Kecamatan Soko menggantikan Pendamping lama yang meninggal dunia.
“Saya mengganti Pendamping lama dan saya mengumpulkan KPM untuk melakukan pertemuan kelompok dan situlah saya tau adanya penyimpangan, informasi dari warga sebelum pencairan Kartu ATM PKM diminta oleh Agen sebelum dibagi ” ungkap Akbar.
Diterangkan oleh Akbar, jika beras yang diterima KPM adalah beras Broken, buruk, kuning, berbau berkutu serta ada kerikilnya dan tidak layak konsumsi, selain itu beratnya 14 kilogram ndak ada 15 kilogram, Minyak goreng beratnya 800 ml, Telur berjumlah ada yang 14-15 butir padahal kalau kita beli dipasar satu kilo itu ada sekitar 17-18 butir per kilonya, Gula juga tidak ada 1 kilogram,” tegas Akbar.
Saat ditanyakan terkait pernyataan Agen yang mengatakan bahwa KPM salah pengambilan dari Premium ke Medium dibantah oleh Akbar.
” Itu tidak benar, saya tau perihal itu, seharusnya Agen mengambil dari Supplier karena di Kecamatan Soko ada Suppliernya, dan Kades tidak mengambil di Supplier melainkan berasnya sendiri dan Agen ini belum waktunya pembagian sudah membagikan ke KPM,” tambahnya.
Menurut Akbar, ada intimidasi dari pihak Kades terhadap KPM yang akan melakukan penggeseran diluar Agennya ( desa lain-red).
“Kowe nek wani njupuk beras neng njobo tak coret Soko kepesertaan ( kamu klau berani ambil beras di luar saya coret dari daftar KPM – red) padahal apa domainnya Kades mengatakan seperti itu,” ungkap Akbar.
Saat awak media masih berada di rumah Kades ada warga yang datang untuk mengembalikan beras yang tidak layak untuk minta ganti beras yang bagus.
Sementara itu, ada warga lain Siti mengatakan jika dirinya diminta mengembalikan beras lama untuk diganti beras bagus, dan minyak dan gula disuruh mengembalikan dikasih uang Rp.6000 sebagai pengganti Tahu dan tempe.
Reporter: Yanti
