Lpk | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menekan angka penularan Covid-19 di Jawa Timur.
“Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini (Covid-19-red). Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya,” ungkap Khofifah usai rapat koordinasi bersama Presiden Joko Widodo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Juamt (26/6).
Khofifah menerangkan, selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar epidemiologi juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.
Seperti diketahui, dalam kunjungan ke Posko Gugus Tugas Provinsi Jatim, Presiden Jokowi memberi waktu dua minggu bagi Pemprov Jatim untuk menurunkan laju penularan Covid-19.
“Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi juga memberikan sejumlah instruksi lainnya terkait penanganan tersebut. Pertama ialah mengenai tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan yang harus terus dilakukan dengan ketat.
Lebih lanjut Khofifah membeberkan fakta bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan menurut survey IKA FKM UNAIR masih kurang maksimal. Inilah yang menurut pakar merupakan salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jatim.
Berdasarkan temuan survey tersebut didapati fakta bahwa masih banyak pasar tradisional dan tempat cangkrukan yang sebagian besar belum menggunakan masker dan belum menjaga jarak yg aman. Pun, saat Idul Fitri himbauan untuk bersilaturahmi sementara agar dilakukan secara virtual pun juga dampaknya kurang maksimal. Bagi mereka silaturahmi tanpa bertemu dianggap kurang afdol.
Khofifah mengungkapkan, menuntaskan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan Covid-19 ini bisa diputus.
“Termasuk di level pemerintahan itu sendiri. Dari pusat, hingga ke level Provinsi dan berlanjut ke Kabupaten/Kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri,” tegasnya.
“Selain itu, butuh dukungan yang kuat pula dari semua elemen masyarakat. Mulai dari forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan juga media. Intinya tidak bisa sendiri-sendiri,” tambah dia.
Selain mengunjungi Posko Gugus Tugas Jatim di Gedung Negara Grahadi, Presiden Jokowi juga mengunjungi Kabupaten Banyuwangi. Di Banyuwangi, Presiden Jokowi meninjau Pasar Pelayanan Publik.
Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Jatim juga diikuti oleh sejumlah menteri diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menseskab Pramono Anung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama dan juga Kepala BNPB Doni Monardo.
Sementara itu, Sebanyak 10.532 kasus positif Covid-19 tercatat di Jawa Timur hingga Rabu (25/6/2020). Rinciannya, 3.529 (32,56 %) pasien sembuh, 6.151 dirawat, dan 799 meninggal. Kota Surabaya menjadi wilayah terbanyak yang memiliki kasus Covid-19 di Jawa Timur yaitu sebanyak 5.157 (48,9 % sementara Surabaya Raya 7.053 (66,9%). (jf)
