Lpk | Bangkalan – Sidang lanjutan kasus lelang jabatan dan fee proyek yang menyebutkan aliran dana pada LSM dan Media, menjadi polemik di kalangan LSM dan Media SE Jawa Timur. Buntut dari pernyataan tersebut, LSM LIRA turun aksi demi menjaga nama LSM dan Media yang tercoreng oleh pernyataan tersebut. Kamis (25/05).
Gubernur LSM LIRA, Bambang Asraf hadir langsung dan memimpin aksi di depan kantor Pemkab Bangkalan. Aksi ini bertujuan untuk mempertanyakan data LSM dan Media yang menjadi penikmat fee proyek serta kebijakan Plt Bupati yang tidak pro rakyat.
“Kami LSM LIRA bukan pengemis..!
Kami ingin Marwah LSM baik dan tidak menjadi penikmat uang fee proyek. Kalau memang ada LSM yang menjadi penikmat uang fee proyek, ungkap datanya nama LSM yang menerima. Tanya Asraf di depan kantor Pemkab.Bangkalan.
Tutut Orasi Mahmudi selaku Bupati LSM LIRA Bangkalan sekaligus Sekwilda LIRA Jatim.“Saat ini kami turun aksi guna mempertanyakan kejelasan data LSM yang menjadi penikmat aliran dana fee proyek. Jangan sampai ini dipukul rata yang akhirnya membuat masyarakat berfikir negatif terhadap LSM. Kami ingin marwah LSM tetap terjaga dan kami meminta kebijakan yang tidak pro rakyat segera ditarik,” ujar Mahmudi dengan nada keras.
Aksi LSM LIRA di kantor Pemkab Bangkalan mendapat sambutan baik walaupun hanya ditemui oleh Asisten 1, Ismet Efendi.
“Kami mohon maaf, karena Plt Bupati tidak bisa menemui dan mendengar langsung aspirasi DPD LSM LIRA se-Jawa Timur dikarenakan ada undangan rapat BPK bersama seluruh Bupati se-Jawa Timur di Surabaya. Nanti pasti akan kami sampaikan apa yang menjadi aspirasi rekan – rekan LSM LIRA ” ungkap Ismet
Reporter : Joko
