Lpk | Tulungagung – Ketua dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung melaksanakan kunjungan pengawasan ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung .adapun tujuan kunjungan kali ini untuk mempertanyakan kelangsungan serta kelancaran Program Pangan Non Tunai (BPNT). Selasa (19/1/2021).
Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, H, Asrori, S,H,, menjelaskan bahwa , dalam kunjungan tersebut Komisi C mempertanyakan hasil dari temuan di lapangan terkait hal program BPNT. Yang terutama soal kelancaran penerimaan pada keluarga penerima manfaat (KPM).
Dari Hasil penemuan di lapangan di Kecamatan pakel ,pihaknya telah
Menemukan ada e-warung ketika pada saat mengundang KPM belum lengkap barang yang tersedia . Seperti berasnya ada, tapi yg lainya belum tersedia, ” ungkapnya.
” Kami Anggota Komisi C DPRD Tulungagung berharap, agar pihak Dinsos Kabupaten Tulungang melakukan tindak lanjut terkait permasalahan ini , hampir sebagian besar e-warung telah melakukan pelayanan yang baik pada KPM.
“ Kejadian hal seperti ini harus segera diselesaikan. Dimana permasalahannya, apa kendalanya hingga bisa terjadi begitu, rupa ”jelasnya. Anggota Komisi C DPRD Tulungagung di Kantor Dinsos Kabupaten Tulungagung juga mempertanyakan jumlah KPM di Tulungagung yang menyusut,pengurangannya mencapai sekitar 15.000 KPM.
“Setelah kami konfirmasi ke Dinsos memang betul ada pengurangan sekitar 15.000 KPM dari yang semula 82.000-an KPM. Susutnya penerima KPM ini akibat setelah diverikasi oleh kementerian ada yang meninggal dunia dan pihak penerima ganda ( namanya double) sebagai penerima bantuan sosial,” jelasnya.
Ketua Komisi C .DPRD Tulungagung H,Asrori S,H,,berharap, walaupun sudah sudah ada verifikasi dari pihak pemerintah pusat tentang jumlah PKM di Tulungagung, namun tidak seharusnya pihak Dinsos Kabupaten Tulungagung tidak lagi melakukan pendataan.
“jika nantinya masih ada warga yang layak mendapatksn bantuan sosial ,mengapa tidak didata agar mendapatkannya,” ungkapnya .
lanjunya , Asrori meminta supaya Dinsos Kabupaten Tulungagung lebih jeli dan teliti lagi setelah melakukan pemasangan label rumah penerima KPM. Masih ada ada informasi dan temuan satu rumah yang sangat layak tertempelkan label sebagai penerima KPM.
“dengan di tempelkan nya labelisasi agar penerima KPM benar benar tepat sasaran ,juga memberikan nuansa rasa malu bagi penerima KPM yang secara ekonomi sudah mampu. Namun apa yg terjadi kenyataan di masih ada sebagian kecil yang masih tidak malu,” pungkas H, Asrori.(mujiono).
