Lpk | Jombang – Dugaan sejumlah SDN menerima fee sebesar 20 persen jika belanja barang/jasa di SIPLah lewat “tangan” suplier, rupanya tak hanya terjadi di lingkup Kecamatan Diwek. Diduga, praktik ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Salah satunya, SDN Latsari.
Berdasarkan data yang dihimpun, sekolah yang berlokasi di pinggir Jalan Raya jurusan Mojowarno – Ngoro ini, belanja online buku teks utama atau buku tematik, serta pembelian barang/jasa melalui SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah).
Hanya saja, menurut sumber terpercaya, sekolah ini diduga tidak belanja online secara langsung. Melainkan lewat suplier yang sebelumnya menawarkan fee atau diskon pada sekolah tersebut.
“Teknis belanjanya sama, yakni jika sudah terjadi kesepakatan, pihak sekolah menyerahkan username dan password Dapodik-nya ke sales suplier atau si pemberi iming-iming fee. Ya karena sekolah tidak bisa belanja online sendiri,” kata sumber terpercaya awak media
Sumber juga mengatakan, perusahaan atau suplier penawar fee tersebut memang sudah terdaftar sebagai penyedia barang di SIPLah. Tentunya, lanjut sumber, pihak sales suplier tinggal meng-klik atau belanja barang yang mereka sediakan.
“Kan mudah saja, karena username dan password Dapodik sekolah tersebut sudah ada padanya, tentu mereka belanja barang yang mereka disediakan,” lanjutnya.
Hanya saja, sumber tidak menjelaskan secara detail perusahaan penawar fee tersebut. Ia hanya mengatakan, jika fee atau diskon 20 persen berlaku di sejumlah SDN yang menjalin kesepakatan. Fee tersebut dibagi 10 persen mengalir ke KS dan 10 persen ke sekolah.
“Kalau perusahaan mana, nggak usah kami sebut lah ya. Tapi jika deal, maka pihak sekolah hanya pasrah, karena yang belanja adalah pihak suplier,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala SDN Latsari 1 saat dikonfirmasi terkait hal ini di sekolahnya, tidak berada di tempat. Salah satu staf perempuan yang berada di ruang guru SDN ini mengatakan, jika Kepsek sedang ada kegiatan rapat.
“Sedang rapat, sama bendahara sekolah juga,” jawabnya tanpa menyebut lokasi rapat yang dimaksud, Kamis (10/12/2020).(yn/ts/ar)