YALPK | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan semua
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim terlibat langsung menangani daerah terdampak banjir. Hal ini penting dilakukan untuk mempercepat pemulihan dampak yang diakibatkan banjir khususnya pada 15 daerah di Jatim.
Lima belas daerah di Jatim yang terdampak banjir tersebut yaitu Madiun, Magetan, Pacitan, Ngawi, Trenggalek, Nganjuk, Tulungagung, Kediri, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Sidoarjo, Probolinggo, Bojonegoro dan Tuban.
“ OPD di Pemprov Jatim harus ikut menangani bencana banjir dan berkoordinasi aktif dengan pemda setempat, agar mempercepat pemulihan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendesak,” urai Gubernur Khofifah saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, Jumat (08/03).
Dijelaskan, tugas tiap-tiap OPD telah ditentukan untuk kegiatan tanggap darurat atas bencana yang terjadi pada 15 daerah di Jatim. Pembagiannya yaitu Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim dan BPBD Prov. Jatim menangani daerah Pacitan, Madiun, Magetan dan Ngawi. Daerah Trenggalek dan Nganjuk ditangani oleh Dinas PU SDA dan Dinas
ESDM Prov. Jatim. Daerah Tulungagung, Kediri, dan Blitar ditangani oleh Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan Prov. Jatim.
Gubernur Khofifah menambahkan, untuk daerah Sidoarjo, Gresik dan Probolinggo menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jatim dan Disperindag Prov. Jatim. Sedangkan daerah Bojonegoro dan Tuban menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Prov. Jatim.
“ Penanganan fasilitas pendidikan pada 15 kabupaten terdampak banjir dilakukan oleh Dinas Pendidikan Prov. Jatim,” terangnya.
Selain itu, penanganan terhadap fasilitas kesehatan yang dibutuhkan didaerah bencana di 15 daerah akibat banjir menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Prov Jatim. Khusus untuk kebutuhan pembagian sembako pada 15 kabupaten terdampak banjir menjadi tanggung jawab BPBD, Dinas Sosial Prov. Jatim, dan Biro Kesos Setdaprov Jatim.
“Untuk sembako harus diupayakan agar bisa sampai pada masyarakat yang paling terpencil, dan jika tidak dapat diakses oleh transportasi kendaraan maka menggunakan perahu karet dibantu oleh relawan pada daerah terdampak banjir,” tegasnya
Khofifah yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja. Lebih lanjut disampaikan, pendataan secara akurat akan terus dilakukan terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat. Disamping itu, kerugian terhadap pertanian,
perkebunan dan peternakan juga akan terus didata oleh dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perkebunan serta Dinas Perikanan dan Kelautan Prov Jatim.
Bagi masyarakat yang usahanya menggunakan kredit maka akan dilakukan pendataan yang akurat sehingga nanti bisa dikoordinasikan dengan perbankan untuk mendapatkan keringanan untuk penyelesaiaannya dan dapat diberikan kredit baru untuk melanjutkan usahanya.
“Kepala OPD harus terus berkoordinasi dengan saya, pak Wagub dan pemda setempat, serta menyiapkan solusi penanganannya agar masyarakat dapat segera bangkit dan ekonominya tetap berjalan baik,” pungkasnya.(jf)
