Lpk | Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor optimis Kabupaten Sidoarjo akan meraih predikat opini pengawasan pelayanan publik (OPPP) dengan nilai 88 atau zona hijau kualitas tertinggi dari Ombudsman RI pada 2024 mendatang. Pasalnya, dari tahun ke tahun pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kenaikan level. Tercatat di tahun 2021 mendapat nilai 76 atau masuk zona kuning, dan naik pada tahun 2022 menjadi 84,46 atau masuk zona hijau.
“Bukan tidak mungkin tahun depan akan mendapatkan nilai zona hijau kualitas tertinggi, karena saat ini kita terus berbenah khususnya dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Gus Muhdlor dalam acara kunjungan di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jumat (19/5/2023).
Menurutnya, pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada lembaga pemerintah yang dilakukan oleh Ombudsman bisa mendorong Pemkab Sidoarjo terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya kepada masyarakat.
“Hal ini bukan soal nilai saja yang kita kejar, tetapi yang terpenting substansi masyarakat terlayani dengan baik. Termasuk di dalammya masalah respon time (kecepatan waktu) serta indeks kepuasaan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Jemsly Hutabarat Perwakilan Ombudsman RI memaparkan ada 4 indikator penilaian, pertama kepatuhan, kedua penilaian mal administasi masyarakat pengguna, ketiga kompetensi frontliner dan back office, dan keempat pengaduan publik.
“Pada penilaian ini, kami akan memberikan semacam rapot. Jadi selain sertifikat, kami menyerahkan rapot penilaiannya, nanti bisa dilihat, mana yang perlu dinaikkan angkanya, skornya, mana yang perlu diperbaiki, dan sebagainya,” tambah Jemsly.
Dalam penialain ini, pada kategori pelayanan publik, ombudsman menilai langsung ke masyarakat. Diantaranya bagaimana masyarakat melihat, merasakan, dan punya kesan terhadap pelayanan publik yang diberikan. Termasuk bagaimana pengaduan-pengaduan mereka diproses.
Rahmat Muhajirin, anggota DPR RI berharap adanya ombudsman ini mampu mencetak kabupaten/kota yang memiliki pelayanan baik untuk masyarakatnya. Meskipun dengan anggaran yang terbatas, DPR RI meminta ombudsman bekerja efektif dan efisien.
“Saya minta agar ombudsman melalukam trobosan-trobosan yang mampu meningkatkan layanan publik yang terbaik di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Sejauh ini, elite politik kita belum mampu melakukan pengawasan yang tajam sehingga saya yakin ombudsman mampu dalam hal ini,” tegas Anggota DPR RI dari fraksi partai Gerindra tersebut.
Sekedar diketahui, saat ini 7 lokus yang menjadi penialain ombudsman juga sedang melakukan evaluasi yaitu menggandeng asisten ombudsman terhadap 110 OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dari evaluasi yang akan dilakukan ini, diharapkan tahun 2024 seluruh OPD mendapatkan predikat zona hijau.
Reporter : Edy
