YALPK | Surabaya – Aspal Buton merupakan aspal alami yang terdapat di Pulau Buton dan sekitarnya. Jumlah deposit cadangan Asbuton diperkirakan mencapai 650 juta ton, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil aspal alam terbesar di dunia. Diketahui di dunia hanya ada dua negara yang menghasilkan aspal alami yakni Trinidad dan Indonesia.
Pemerintah menargetkan Asbuton dapat memimpin pasar dunia dengan mengoptimalkan pengembangan dan penggunaan Asbuton. Salah satunya melalui standarisasi dan sertifikasi mutu melalui sertifikasi SNI dan sertitikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mengadakan Rapat Koordinasi tentang Rencana dan Aksi Sertifikasi Aspal Buton Olahan bersama KemenPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, Sucofindo, ITS dan pelaku usaha Asbuton di Surabaya (27/06).
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono, memaparkan permasalahan yang menghambat pengembangan aspal Buton, salah satunya adalah sertifikasi mutu produk Aspal Buton. Beberapa produsen asbuton olahan sudah melakukan tes dengan metoda uji SNI pada Ditjen Bina Marga, dengan tujuannya untuk memenuhi standarisasi.
“Beberapa jenis Asbuton olahan yang sudah diuji dengan Metoda Uji SNI yaitu B5/20 dan B50/30, disamping produksi jenis-jenis Asbuton olahan tersebut, untuk mengganti aspal minyak maka Pemerintah harus mendorong pengembangan industri Asbuton ekstraksi penuh (full extraction) yang bersertifikasi,” jelas Deputi Agung.
Data IUP Aspal Buton dari tiga kabupaten Buton yang mencapai luas sekitar 30.904 Ha dan data deposit Aspal Buton dengan jumlah luas 37.653,78 Ha dengan total cadangan Aspal Buton sebesar 662.960.267 Ton. Volume pasar penghasil atau pengolah Aspal Buton ada 700.000 ton akan tetapi pemanfaatannya baru mencapai 70.000 ton.
Deputi Agung menambahkan Pemerintah daerah harus mengambil peran dalam masalah penataan IUP yang aktif baru 10%, dan masyarakat setempat juga harus terlibat, yang menjadi tujuan terpenting adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Aspal Buton harus menjadi ikon nasional, tak hanya nasional tapi harus sampai internasional, kalau semangatnya sudah sama pasti akan bisa selesai, semangat untuk negara dan bangsa,” tambah Deputi Agung.
Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi, dan Nonkonvensional Amalyos memaparkan bahwa pada tahap awal kita harus fokus pada standarisasi Aspal Buton. Standarisasi dan sertifikasi diharapkan dapat menjaga kualitas mutu produk Asbuton.
“Kita menekankan bahwa Aspal Buton sampai saat ini belum mendapat Sertifkasi mutu, Presiden sudah memberikan arahan bagaimana pemanfaatan dari Aspal Buton, bagaimana kita bisa mendorong untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri,” tambah Asdep Amalyos.
Berdasarkan data rencana PUPR tentang penggunaan aspal buton sangat besar dengan total panjang dan volume penanganan Aspal Buton mencapai 999,33 km atau senilai 70.762,49 ton, untuk statistik realisasinya cukup signifikan dari 2007 – 2018 kurang lebih sebesar 33.986 ton/tahun. Sedangkan penggunaan Aspal Buton saat ini masih sangat rendah, dengan kapasitas Aspal Buton nasional 924.00 ton dan rata-rata penggunaan pertahun 33.986 ton.
“kita berharap dapat pencerahan dari instansi-instansi yang hadir. Bahwa apa yang disampaikan ini bisa memberikan, apa yang diharapkan oleh pelaku-pelaku usaha, menjadi jaminan kedepannya, menjadi solusi dari salah satu masalah tentang jaminan mutu produk yang harus dijaga konsisten,” tutup Deputi Amalyos. (ir)
