Lpk | Surabaya – Perseteruan yang berbuah aksi saling sindir dan perebutan panggung antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa dan Walikota Surabaya Tri Risma Harini menjadi perbincangan masyarakat.
Diketahui, semenjak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya terlihat bahwa Khofifah dan Risma memiliki kepentingan yang berbeda. Kedua pemimpin daerah perempuan ini disorot karena statement dan kebijakan yang dikeluarkan terindikasi memiliki tendensi untuk saling mendahului dan saling menyalahkan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPW-SRMI) Jawa Timur Joko Permono menilai sikap saling menyalahkan dan saling sindir Khofifah-Risma merugikan masyarakat Surabaya dan Jawa Timur secara luas.
“Bu Khofifah dan Bu Risma harus menghentikan pencitraan ditengah wabah COVID-19 ini. Sikap mereka ini kan memunculkan berbagai spekulasi ditengah masyarakat. Jangan sampai perseteruan antar 2 emak-emak ini menjadi sebab lambannya penanganan wabah Corona di wilayah kita.”, ujar Joko di Posko Kemenengan Pancasila Jl. Lamongan No 57 A Surabaya kepada media LPK Nusantara Merdeka, Sabtu (23/5/2020) pukul 07.30 WIB.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan Jawa Timur mencetak rekor penyumbang peningkatan jumlah pasien Covid-19 tertinggi.
“Hari ini jumlah tertinggi kasus penambahan positif Covid-19, dengan Jawa Timur mencatatkan yang tertinggi”, kata Yurianto dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube BNPB pada Kamis, 21 Mei 2020 kemarin.
Menurut data dari Gugus Tugas Nasional jumlah konfirmasi kasus positif di Jawa Timur diketahui mencapai 502 pasien. Akumulasi kasus positif di provinsi itu kini 2.998 kasus.
Menanggapi hal tersebut Joko Permono meminta para stakeholder khususnya pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kota dapat lebih serius memberi penanganan yang tepat.
“Sudah cukup pemerintah saling salah-salahan, apalagi menyalahkan masyarakat. Untungnya kita warga Jawa Timur khususnya Surabaya punya karakter “nrimo”. Disalah-salahin ya tetap sabar. Kita diminta untuk terus dirumah, udah kita ikutin tapi kita tidak diperhatikan.
Bantuan sosial sampai sekarang belum didistribusikan secara jelas dan merata. Kita diam dirumah ya terancam mati kelaparan, keluar rumah nanti di razia, yang punya usaha toko-tokonya dipaksa tutup oleh pemkot Surabaya. Tolong pemerintah daerah untuk buat kebijakannya yang solutif dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Masa kalah sama kepala desa dari Gresik?”, tegas Joko. (ir)
