Lpk | Jepara – Mangara Simbolon, S.H., M.H., Advokat dari M&S Law Office and Partners, Rabu (27/9/2023) di kantornya Jl. Gudang Sawo No. 219 Desa Mulyoharjo, Jepara, memberikan keterangan kepada sejumlah awak media terkait hasil amar putusan oleh Meirina Dewi, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor Perkara 33/Pdt.G/2023/PN Jpa.
Mangara Simbolon, S.H., M.H., yang akrab disapa Bang Bolon tercatat juga sebagai Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (DPC IKADIN) Jepara mengatakan bahwa, gugatan PMH atau Perbuatan Melawan Hukum di PN Jepara adalah upaya lanjutan lanjutan gugatan Pra Peradilan sebelumnya, terkait penetapan status tersangka kliennya yang bernama Arifin Bin Kamid.
Berdasarkan dokumen yang wartawan terima, Majelis Hakim PN Jepara mengadili bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi turut tergugat/Polres Jepara untuk seluruhnya.
Konvensi dan Rekonvensi
“Kami sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghormati putusan Majelis Hakim PN Jepara, yang salah satunya adalah menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengembalikan kepada klien kami 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio Nomor Polisi K 9180 GL atas nama Maslikan Yusuf yang merupakan saudara dari klien kami yang sudah kami perjuangkan haknya dalam mencari keadilan,” ujar Bang Bolon.
“Bahkan kami sebelumnya sudah melakukan upaya memPraperadilkan Polres Jepara terkait penetapan status tersangka klien kami Arifin Bin Kamid, warga Kabupaten Kudus. Sejak awal kami berkeyakinan, kasus hukum klien kami adalah sebuah kasus murni perdata, namun dipaksakan menjadi kasus pidana dengan Pembuktian surat dan Saksi dalam Fakta Persidangan jelasnya.
Perbuatan Melawan Hukum
“Kemudian berdasarkan kutipan amar putusan yang kami peroleh dari PN Jepara, secara jelas disebutkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan kami dan dinyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum atau PMH, menyatakan sah jual beli “Nota Penjualan” (antar pihak) di tanggal 21 September 2020, sah satu unit mobil Honda Brio Nomor Polisi K 9180 GL adalah milik klien kami,” ungkapnya.
“Amar Putusan juga mengadili menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan unit mobil Honda Brio Nomor Polisi K 9180 GL kepada klien kami,” ucap Bang Bolon.
Bang Bolon menambahkan bahwa,” Majelis Hakim PN Jepara menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya,” tuturnya.
Kemudian, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.524.000.
Law Enforcement
“Amar putusan oleh Majelis Hakim PN Jepara Senin, 18 September 2023 ini menunjukkan bahwa “Law Enforcement” atau penegakan hukum masih berpihak bagi pencari keadilan seperti halnya kasus hukum klien kami yaitu Arifin Bin Kamid yang ditetapkan oleh Polres Jepara dalam kasus jual beli (perdata), namun justru klien kami dijadikan tersangka , ditangkap dan di tahan kurang lebih sudah 34 hari hingga saat ini oleh penyidik Polres Jepara,” cetus Mangara Simbolon, S.H., M.H.
Gugatan PMH atau Perbuatan Melawan Hukum menurut Mangara Simbolon, S.H., M.H. adalah rentetan pengajuan upaya hukum oleh klien kami dalam mencari keadilan, seperti bunyi adagium “Fiat justitia ruat caelum, Keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh”.
Equality Before The Law
Kasus hukum yang ditangani Mangara Simbolon, S.H., M.H., Advokat dari M&S Law Office and Partners, menjadi pelajaran berharga untuk semua masyarakat di Kabupaten Jepara untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Karena sesuai prinsip equality before the law yang merupakan manifestasi dari negara hukum (Rechstaat), sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet).
Secara sederhananya, prinsip equality before the law mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. “Dan, kami mengapresiasi kepada Majelis Hakim PN Jepara yang sudah bertindak adil memutuskan gugatan PMH kami,” ini sangat berdampak kepada pengusaha kecil dan UMKM tidak berani membuka Usaha karena Seharus nya Masalah Perdata di Paksakan ke ranah PIDANA pungkas Bang Bolon yang juga familiar dikenal sebagai pengusaha furniture, aktivis, penggiat sosial dan kemasyarakatan di Kabupaten Jepara.
Reporter : Etar
