Lpk | Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim kedatangan tamu sejumlah sopir angkot. Para wakil rakyat ini menerima keluh kesah terhadap Sopir angkot di tengah pademi covid19.bertempat jl. Indrapura No.1, Krembangan Surabaya
kamis (25/06)
Aksi sopir angkot di DPRD Jatim itu ditemui perwakilan DPRD Jatim di Ruang Badan Musyawarah DPRD Jatim dan meminta kepastian agar nasib sopir angkot di Surabaya bahkan di Jatim itu dapat diberi solusi.
” Anggota DPRD Jatim itu, menerima keluhan sopir angkot yang meminta kejelasan terkait nasib mereka sebagai sopir angkot.
Edi sunarko sebagai perwakilan SSI dari dewan pimpinan nasional mengatakan,” Hasil hearing tadi kita meminta tanggal 1 sudah ada kejelasan terkait BLT yang dijanjikan oleh pemerintah provinsi jika sampai tanggal 1 kita belom menerima keputusan, kita tidak bisa menahan temen-temen dilapangan untuk berhenti bekerja.
Bahwa sampai saat ini bantuan dari pemerintah provinsi belum cair belum ada satu pun yg menerima jps untuk supir, dari awal kami berharap ada bantuan khusus untuk profesi supir sehingga kita dilempar kesana kemari bantuan melalui RT dan lain kita tidak mau terima yang kita ingin dengar bantuan untuk supir seperti yang dijanjikan bahwa supir menerima bantuan sampai 6 bulan itu yang kita terima.ujarnya
Dari provinsi diwakili oleh dinas perhubungan, dari DPRD ada wakil ketua komisi dan beberapa anggota nya beliau menyanggupi untuk terkaid bantuan ini dan kita meminta jawaban untuk tanggal 1 sudah ada hasilnya bahwa ada bantuan kapan. kalau memang tidak ada bantuan untuk segera dikeluarkan surat bahwa Pemprov tidak membantu supir, kami tidak berani menjamin kami mampu menahan teman-temen untuk memaksakan bantuan itu cair tapi untuk saat ini kita menahan untuk tidak turun kejalan sampai saat ini kita taat dengan protokol kesehatan tapi sampei tanggal 1 kami tidak bisa menahan untuk turun kejalan.cetusnya
” Menurutnya, Yang datang dari magetan,jombang, mojokerto,surabaya,sidoarjo malang, jember, dan probolinggo.Jadi dari temen-temen itu meminta jika ada bantuan segera diumum kan pada tanggal 1, jika tidak segera beri surat bahwa pemerintah tidak membantu supir.
Namun, Hikmah bafaqih Menjelaskan,” Yang pernah di sampaikan oleh ibu Gubernur, Supir itu termasuk warga terdampak yang akan mendapatkan skema bansos, pengakuan dari SSI ini mereka sudah menyampaikan data kepada dishub karena kemudian bantuan dalam bentuk apa pun dari Pemprov itu langsung di kucurkan kepada kabupaten kota. ini kita harus cek kabupaten kota menyertakan data itu gak.katanya
Lanjut, kan kasihan kalau ternyata kabupaten kota juga tidak menyertakan data yang sudah disetor dishub. Kami akan koordinasi dengan komisi B untuk saat ini komisi B agar melihat apakah dishub perpedi Jawa timur menyetor data itu ke BPBD atau Dinsos karena Dinsos skemanya BPNT kalau BPBD skemanya bisa menjadi sembako bisa menjadi uang itu yang dari Pemprov kalau yang dari sektor lain saya tidak bisa berkomentar hanya yang dari Pemprov. Jelasnya
Ketika sudah tersetor misalnya, kita belum tau karena belum koordinasi dengan komisi D” makanya kita akan lihat kabupaten kota menyertakan mereka dalam menerima Bansos atau tidak. karena ini jelas warga terdampak setoran 50% mereka tidak nuttut kasihan kalau mereka tidak terdata.
” Mungkin ini problemnya sebelum pademi ini mereka gak masuk DTKS nya komensos gak di anggap mampu di anggp mampu tapi begitu pademi mereka ini jatuh ekonomi nya hingga kemudian butuh di bantu kita akan treating kekabupaten kota sisa waktu yang ada Sampek bantuan kebulan sekian ini semoga masih bisa disusulkan nama nama mereka ini masuk.(jf)
