Lpk|sidoarjo – Menyikapi terjadinya aksi anarkis pada demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) beberapa hari ini di sejumlah wilayah Tanah Air, mengundang keprihatinan bagi seluruh elemen masyarakat Sidoarjo dengan melakukan deklarasi damai.
Deklarasi damai menolak dan mengecam aksi unjuk rasa, yang diikuti berbagai ormas, tokoh lintas agama (FKUB), mahasiswa, pelajar dan seluruh elemen masyarakat Sidoarjo tersebut berlangsung di Mapolresta Sidoarjo, Jumat (16/10/2020).
Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sidoarjo Idam Kholid menjelaskan deklarasi seperti ini sangat penting karena selama ini semua unjuk rasa yang menolak UU omnibus law yang sudah disahkan oleh DPR RI itu disertai dengan aksi anarki.
“Untuk antisipasi kejadian serupa, maka semua FKUB dan elemen masyarakat di Sidoarjo menggelar deklarasi damai menolak dan mengecam aksi anarkis saat ada unjuk rasa,” kata Idam Kholid.
Ia menambahkan penyampaian aspirasi masyarakat itu ada aturannya. Tidak bisa menyampaikan aspirasi dengan anarkisme, karena anarkisme bagian dari residu demokrasi. “Kami menolak cara-cara penyampaian aspirasi dengan cara anarkisme, karena pasti ada penunggang gelap dalam anarkisme,” tambahnya.
Sementara itu Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji mengatakan untuk mengantisipasi kegiatan untuk rasa yang berujung anarkisme, pihaknya akan melibatkan elemen masyarakat dalam pengawasan saat ada kegiatan unjuk rasa.
“Tugas mereka mengawasi apabila ada pengunjuk rasa atau penumpang gelap dalam unjuk rasa tersebut. Untuk segera menangkap selanjutnya diserahkan ke pihak polisi untuk dilakukan penindakan,” pungkas Kombes Pol. Sumardji.(hr/amr)
