Lpk | Kediri – Pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap persetujuan rancangan peraturan daerah yang di gelar pada Kamis 13 Juli 2023, di gedung DPRD Kota Kediri.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menjadi Peraturan Daerah Kota Kediri.
Mengawali penyampaian Pendapat Akhir yang disampaikan oleh Pujiono SE dari fraksi Karya Nurani (Hanura).”izinkanlah kami dari Fraksi karya nurani (Hanura) untuk mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi KARYA NURANI (Hanura) terhadap Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah Kota Kediri. Setelah mencermati, mempelajari mempertimbangkan, kami memandang bahwa semua proses telah dilalui dan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku,” sambutnya.
Pujiono SE yang akrab di sapa (mbah Tugu) juga mengungkapkan gagasannya.”Sebelum menyetujui, ada saran dari Fraksi KARYA NURANI (Hanura). Untuk dipercantik pintu masuk/jantung Kota Kediri khususnya di sekitar Jln. Stasiun terlihat kotor dan gelap pada malam hari, sehingga rawan terjadi kejahatan, sedangkan semua pendatang / wisatawan yang naik kereta pasti turun di sana,”ungkapnya.
“Fraksi Karya Nurani (Hanura) juga mengapresiasi kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kediri atas tercapainya opini WTP dari BPK RI. Pencapaian opini WTP tersebut harus dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Kediri untuk lebih baik ke depannya, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan berharap laporan hasil pemeriksaan BPK RI dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kinerja seluruh OPD di Kota Kediri, Dalam rekomendasi LHP BPK RI terdapat kelebihan dan kekurangan volume. TAPD Kota Kediri beserta OPD terkait agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi tindak lanjut. Pemerintah Kota Kediri agar lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan inventarisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal, salah satunya retribusi daerah,”tegas Pujiono SE (mbah tugu) Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri.
“Silpa masih besar diharapkan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas. Seperti misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga silpa bisa berdayaguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Mempercepat penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, memperbaiki pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabel yang akhirnya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”imbuhnya.
“Rapat Paripurna dewan yang terhormat, Pada akhirnya dengan mendahulukan ucapan “Bismillahirrohmanirrohim”Fraksi Karya Nurani (Hanura) menyatakan Dapat Menerima Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah Kota Kediri. Serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Laksanakan Peraturan Daerah tersebut secara benar dan bertanggungjawab, semoga bisa menjadi berkah bagi masyarakat Kota Kediri. Rapat Paripurna dewan yang terhormat, marilah kita pertegas tekad kita untuk bersama-sama memperbaiki kinerja dan semangat kita dengan memuliakan keikhlasan untuk mengerjakan tugas dan kewajiban masing-masing.
Fraksi KARYA NURANI (Hanura) mengajak kepada semua pihak”BEKERJA UNTUK KEMAKMURAN DAN KEBAHAGIAAN RAKYAT SERTA AMANAH”. Selamat bekerja, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingannya sehingga kita semua bisa berbuat yang lebih baik dihari-hari mendatang,” tutupnya.
Semoga Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah Kota Kediri ini, nantinya bisa bermanfaat bagi seluruh warga Kota Kediri.
Reporter : Arif
