YALPK | Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan siap menjalankan mandat Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju dan SDM Unggul. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh kebijakan yang diambil Pemprov Jatim akan selaras dengan program kebijakan pemerintah pusat. Oleh karenya selesei rakornas Pusat tanggal 14 November di Sentul akan diselenggarakan rakor tingkat provinsi yang direncanakan diselenggarakan tanggal 20 November di Surabaya.
“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota agar program yang dicanangkan berjalan optimal berseiring mulai pusat sampai desa/kelurahan. Oleh karenya pemorov Jatim segera menindaklanjuti dengan melakukan rakor provinsi dengan mengundang seluruh forkopimda plus provinsi dan kabupaten/ kota, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri dan swasta, seluruh camat serta perwakilan desa/kelurahan se Jatim,” ungkap Khofifah di gedung negara grahadi , jum’at (15/11)
Seperti diketahui, ada lima visi besar yang menjadi perhatian Presiden Jokowi dalam periode kedua kepemimpinannya yaitu pembangunan sumber daya manusia, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, merampingkan regulasi, reformasi birokrasi serta transformasi ekonomi.
Khofifah mengatakan, pihaknya akan menyelaraskan dengan ritme kerja dan kebijakan pemerintah pusat serta mengkordinasikan dengan kebijakan kabupaten/ kota. Di sektor infrastruktur, Pemrov Jatim terus berupaya mewujudkan konektivitas antara wilayah utara, tengah, dan selatan, salah satunya dengan mendorong penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang mana saat ini telah terbangun sepanjang 379,52 kilometer.
“Dengan terbangunnya konektivitas wilayah utara, tengah dan selatan Jatim, maka akses antar wilayah menjadi lebih efektif dan efisien. Arus mobilitas manusia , barang, dan jasa akan semakin lancar, menurunkan biaya logistik dan dapat menyambungkan antara sentra-sentra ekonomi potensial di Jatim,” tuturnya.
Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, Pemprov Jatim tengah berupaya keras menurunkan angka prevalensi stunting yang berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018, prevalensi stunting balita umur 0 sampai 59 bulan di Jatim mencapai 32,81 persen. Kesehatan ibu dan bayi menjadi fokus perhatian Pemprov Jatim mengingat pembangunan sumber daya manusia akan dimulai sejak masih berada di dalam kandungan. Sementara pada sektor pendidikan, Pemprov Jatim telah menyelenggarakan program pendidikan gratis berkualitas (TisTas) pada jenjang SMA/SMK Se-Jawa Timur.
“Terkait investasi, Pemprov Jatim terus memacu kinerja investasi di seluruh lini. Mulai dari infrastruktur, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, energi dan sektor lain di 38 kabupaten/kota. Alhamdulillah Singosari sudah diputuskan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus,” paparnya.
Di Internal Pemprov Jatim, Khofifah mengaku tengah melakukan upaya reformasi birokrasi berbasis revolusi industri 4.0. Seluruh pelayanan masyarakat kedepan akan dapat diakses secara digital sehingga dapat lebih cepat dan transparan.Sementara itu, dalam hal pemanfaatan APBD Pemprov Jatim telah meninggalkan model perencanaan money follow function dan beralih ke model perencanaan money follows program.
Pendekatan ini, kata Khofifah, membuat Pemprov lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Poinnya, seluruh kebijakan yang keluar dari Pemprov Jatim harus dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019. Acara yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut dihadiri 2.693 peserta yang terdiri atas kepala daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Acara ini mengambil tema Sinergi Pelaksanaan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju.
Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi menyebut bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan terlengkap yang dihadiri unsur pemerintah baik pusat maupun daerah. Presiden berharap agar pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi dengan baik demi menyukseskan agenda besar bangsa Indonesia.
“Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita Indonesia ini tidaklah mudah, beda dengan negara-negara lain. Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 267 juta, jumlah pulaunya 17 ribu pulau, beragamnya budaya, suku, agama, juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini,” kata Presiden. (jf)
