Lpk | Surabaya – Massa buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja dari tiga konfederasi besar yaitu Konfederasi SPSI Jawa Timur, KPSI Jawa Timur, KSBSI Jawa Timur dan serikat pekerja diseluruh Jawa Timur memadati kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan Surabaya, Kamis (8/10/2020) pukul 13.00 WIB.
Ahmad Fauzi Sh Mh Ketua KSPSI Jatim menuturkan Buruh tumplek blek di kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur menyuarakan :
1. Omnibus Law Cipta Kerja yang umurnya baru tiga hari ini tidak hanya ditolak tetapi dicabut. Maka gelombang unjuk rasa kami perkirakan dari Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan dan Mojokerto kita perintakan untuk berbondong bondong menyampaikan suara penolakan dan pencabutan itu oleh Presiden dan DPR RI.
2. Kita perintahkan dengan instruksi jelas para Ketua DPC se-Jawa Timur untuk meminta tanda tangan Bupati, Walikota, para ketua DPRD, supaya para ketua DPRD kabupaten, kota, supaya Bupati di wilayah kabupaten kota se-Jawa Timur menandatangani, menolak dan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. maka untuk itu aliansi yang tergabung di Jawa Timur ini adalah sejarah bahwa tahun ini Pemerintah Pusat menggoda keimanan daripada pekerja dan buruh di Jawa Timur, bukan pemerintah daerah yang salah. Maka untuk itu kami jangan dibenturkan dengan aparat keamanan, maka kepada aparat keamanan yang hari ini pusing, lelah dan lain-lain kami haturkan mohon maaf dan terima kasih atas fasilitasnya, atas keamanannya maka yakin saya kalau murni dan orisinal Serikat Pekerja yang turun, Saya jamin tidak ada anarkisme , tidak ada gesekan- gesekan yang membelah disintegrasi bangsa.
3. Terakhir untuk itu kami akan melihat situasi ke depan Apakah forum pada hari ini akan perlu kita gelar lagi, lusa, minggu depan, bulan depan, dan lain-lain kita akan lihat situasinya sampai Bapak Presiden melihat suasana di seluruh seantero Indonesia, bawa ini murni suara rakyat , bawah ini murni suara pekerja dan buruh di Jawa Timur maupun di Indonesia. Kalau di tempat lain ada kerusuhan di tempat lain ada insiden-insiden tapi Yakinlah kalau serikat buruh yang turun, pekerja, buruh yang turun Insya Allah dalam keadaan aman. Maka saya minta seluruh pekerja seluruh buruh di Jawa Timur yang hari ini all out menyampaikan aspirasinya jaga jarak, jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap menjadi nomor satu, nyawa tetap menjadi nomor satu, kesehatan menjadi nomor satu ekonomi nomor dua. Untuk itu sekali lagi Mari kita bahu-membahu tetap jaga jarak dan jaga keamanan diri sendiri dan orang lain.
Ahmad Fauzi menambahkan Penandatangan dan diskusi bila pihak pemerintahan provinsi tidak mau menemui, tidak apa-apa yang penting panggung ini kita akan ciptakan panggung meluapkan kekecewaan para pekerja.
Kalau misalkan pemerintah provinsi para DPRD tidak mau menemui, kita memahami, karena beliau untuk menjalankan hierarki organisasinya saya yakin para ketua DPRD, para Bupati atau Walikota akan pun perginya ke atas.
Tetapi saya yakin juga selama kita konsisten dan istiqomah menyuarakan terhadap pergerakan Omnibus Law yang meminta untuk dicabut segera ini kita menjalankan tugas secara continue, papar Ahmad Fauzi.
Poin penyimpangan yang ditolak antara lain:
1.Sudah tidak ada kepastian hukum, apakah mereka akan dipekerjakan terus-menerus artinya kontrak continue, kontrak sampai hidup semati akan berlaku, maka kebebasan tenaga kerja asing akan lebih terbuka. Tidak ada skrining jelas oleh pemerintah ini, belum ada Omnibus Law Cipta Kerja tenaga asing merajalela, kita melihat di negara lain setingkat Jepang negara yang sudah super kaya di dunia masih menscreening tenaga kerja asing, di Indonesia sangat mudah sekali meskipun tidak bisa berbahasa Indonesia.
2. Tenaga Kerja Asing satu tujuannya adalah mentransformasikan ilmu, mentransformasikan teknologi, tetapi tidak banyak pekerja kasar yang mestinya dilakukan tenaga kerja di Indonesia, tetapi disapu oleh pekerja asing. Cuti hamil hilang, uang pesangon direduksi dan lain lain.
Dari DPRD Kota, provinsi, pemerintahan kota dan kabupaten bila tidak merespon, maka kita memakai cara rakyat, memakai cara pekerja buruh untuk di golnya sebuah tuntutan, kita istigomah, bergerak, bila negosiasi tidak bergerak, maka kita akan turun jalan raya secara continue.
Dan kalau bisa Ibu Gubernur, DPRD Jawa Timur menekan rekomendasi,tegasnya. (ir)
