Lpk | Surabaya – Koalisi Masyarakat Madura Bersatu mendatangi Balai Kota Surabaya untuk menindaklanjuti kebijakan Walikota Surabaya Eri Cahyadi yang melumpuhkan ekonomi Madura.

Massa yang berjumlah 500 (lima ratus) orang sampai Balai Kota Surabaya Senin (21/6/2021) pukul 11.30 wib.

Sejak tanggal 6 Juni 2021 lalu, Masyarakat Madura dipasung melalui kebijakan penyekatan dan Swab Antigen di Suramadu setiap hari. Hal itu bentuk respon Wali Kota Surabaya melihat lonjakan Covid-19 di Bangkalan yang semakin tinggi.

Foto : Walikota Surabaya Eri Cahyadi saat menemuin massa Koalisi Masyarakat Madura

Bahkan, pemerintah kota Surabaya meminta kepada bupati Bangkalan agar tidak membiarkan atau melarang warganya masuk ke Surabaya tanpa swab, (sumber detik.com). Eri Cahyadi hanya ingin melindungi warga Surabaya tanpa melihat dampak yang dirasakan oleh warga Madura utamanya sektor ekonomi, jelas Ahmad Annur.

Kami menilai, kebijakan penyekatan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ini merupakan kebijakan prematur. Seharusnya, Eri Cahyadi melakukan koordinasi dulu dengan pimpinan daerah lainnya, utamanya Bangkalan dan Pemprov Jatim, sebab wabah Covid-19 ini bukan hanya terjadi di Bangkalan dan Surabaya, sehingga penanganannya perlu bersifat kolaboratif, katanya.

Untuk memutus mata rantal Covid-19 ini, harus diatur melalui kebijakan kolaboratif. Hal itu sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Keputusan Presiden No 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No 7 tahun 2020. tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, serta keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Strategi tracing yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya harus tepat sasaran, jangan sampai terkesan tebang pilih apalagi mendiskreditkan masyarakat Madura dengan cara melakukan swab antigen di Suramadu.

Apa lya Covid-19 hanya menjangkit orang yang bepergian dan melintas di Suramadu?. Apakah hanya itu metode tracing yang dianjurkan?. Sebab kalau tiap hari di swab malah akan berdampak negatif terhadap hidung, bisa iritasi, jelasnya.

Makanya, mulai hari ini kami Koalisi Masyarakat Madura Bersatu meminta kepada pemerintah kota Surabaya untuk mengubah strategi tracing yang di lakukan di Suramadu, Hentikan tes swab antigen di Suramadu, dan alihkan tes swab antigen ke tempat-tempat kerumunan di Surabaya yang sangat berpotensi adanya penyebaran Covid-19, seperti tempat karaoke, kata Ahmad.

Sebelum Walikota Surabaya Eri Cahyadi mendatangi massa di depan Balai Kota sempat terjadi kesalah pahaman antara massa demo dengan pihak Pemkot Surabaya, untung cepat dikondisikan dari dengan himbauan dari Korem 084 untuk menenangkan massa.

Untuk meniadakan penyekatan, tes swab maka itu bukan kewenangan Walikota dan Bupati Bangkalan, ujar Eri Cahyadi saat menemuin massa.

Lanjut Eri “untuk yang masuk di pintu Surabaya tidak ada swab, kalau yang di Bangkalan itu nanti apa kata Bupati Bangkalan. Terkait yang lainnya yang menjadi permintaan dari semua maka akan saya kordinasikan dan saya sampaikan dengan Ibu Gubernur dan jajaran Forkopinda lainnya dan yang jelas hari ini saya akan kordinasikan dengan jajaran Forkopinda dan Ibu Gubernur agar ada keputusan yang lebih baik. Semua akan kami sampaikan dengan cepat”, tegasnya.

Mustikhul Choir “Jadi tuntutan kami yang pertama yang dibawa ke Walikota Surabaya itu untuk bagaimana penyekatan di Suramadu dan Bangkalan itu di pintu masuk dan keluar Suramadu itu harus dibubarkan”.

Sedangkn pendapat dari Bapak Eri tadi, akan berusaha. Tapi yang jelas, arah Surabaya tidak akan diswab kembali, kata Mustikhul

Tapi yang jelas kalau 3×24 jam gerakkan swab ini masih ada dan masih berkerumun, maka warga Madura akan lebih banyak lagi turun untuk lakukan demo.

Terkait SIKM Proses yang dikelurkan itu harus menampilkan swab, sebenarnya tidak ada gunanya, itu hanya manipulsi pemerintah bagaimana mengalihkan seakan-akan tidak diswab, tapi eksistensinya tetap diswab, tambahnya.

Kalau betul-betul ada penyegatan lakukan swab secara khusus oleh pemerintah daerah. Contoh, kalau memang yang berdominan (kasus Covid-19) di empat kecamatan, Satgas Covid-19 seharusnya turun, sehingga tidak ada efek ke warga Madura yang ada dilain kota. Tegasnya.

Reporter : Joko – Ida

Loading

275 Kali Dilihat

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *