YALPK | Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Dr H Anna Muawanah, didampingi Kapolres Bojonegoro, AKBP Ary Fadli SIK MH MSi dan Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Arh Redinal Dewanto SSos, pada Jumat (22/03/2019) pagi,
bertempat di Alun-alun Bojonegoro, memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presidan dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019.
Dalam apel tersebut Bupati membacakan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan apel tersebut Forpimda Kabupaten Bojonegoro, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Komandan Sub Denpom di Bojonegoro, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bojonegoro, Kepala OPD di linkup Pemkab Bojonegoro, Ketua KPUD Bojonegoro, Komisioen Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, perwakilan Partai Peserta Pemilu, Kapolsek, Danramil dan Camat se Kabupaten Bojonegoro.
Sementara peserta apel sejum;ah 6.000 personel gabungan dari anggota Polres Bojonegoro, anggota Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Sub Denpom Bojonegoro, anggota Sat Brimob Kompi 3 Pelopor di Bojonegoro, anggota Dinas Perhubungan, anggota Dinas Kesehatan, anggota Kesbangpol, anggota Dinas Pemadam Kebakaran Bojonegoro, anggota Satpol PP, anggota Linmas, sejulah Relawan dari PMI, Tagana serta anggota Pramuka.
Mengawali sambutannya, Bupati Anna Muawanah menuturkan bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah, karena dilaksanakan secara serentak yakni 5 (lima) jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan.
Menurutnya, pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin .
“Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.” tutur Bupati.
Bupati menuturkan, tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP, wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan.
“Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI dan Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” kata Bupati.
Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
Melihat konteks pelaksanaan pemilu tersebut, lanjut Bupati, sedapat mungkin opini yang dibangun diarahkan agar ajang pemilu ini bukanlah untuk membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain.
“Namun sejatinya pemilu 2019 ini untuk memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin. Momen ini harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilihnya.” kata Bupati Melanjutkan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati mengajak kepada seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatanhambatan tersebut.
Bupati juga menyampaikan bahwa TNI dan Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku,
“Sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019.“ kata Bupati.
Masih menurut Bupati bahwa dalam tahapan Pemilu Serentak tahun 2019 ini muncul berbagai kerawanan, seperti menyebarnya berita bohong atau hoax dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan-kerawanan lainnya. Berita-berita hoax atau berita bohong yang disampaikan terutama melalui media sosial tentunya memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas yang menggunakan isu-isu SARA, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dalam memenangkan konstelasi Pemilu, sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya.
“Penyebaran berita hoax dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas.” tutur Bupati.
Untuk diketahui, kegiatan apel ini dilaksanakan secara serentak dan massif diseluruh wilayah Indonesia baik itu di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten dan Kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya.
Sementara di Kabupaten Bojonegoro, usai pelaksanaan apel gelar pasukan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan show of force kendaraan pengamanan Pemiu 2019, dengan melakukan konvoi mengelilingi Kota Bojonegoro. (tts/hum)
