YALPK | Kediri – Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah membuka Rapat Koordinasi Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri tahun 2019. Rapat koordinasi dilaksanakan Senin 25/3, bertempat di Ruang Kilisuci Pemerintah Kota Kediri.
Dalam sambutannya, Lilik Muhibbah mengatakan inklusi keuangan telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Inklusi keuangan mendorong ekonomi bergerak lebih cepat. Seperti contoh memberi kemudahan akses modal UKM, akan sangat membantu meningkatkan kapasitas usahanya. Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019 adalah penguatan sektor keuangan. Yaitu dengan meningkatnya akses dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. “Untuk itu dalam upaya percepatan akses keuangan daerah perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat maupun daerah dengan instansi dan stakeholder lain yang terkait,”
ujar Lilik Muhibbah selaku Pembina TPAKD Kota Kediri.
Dalam mewujudkan hal tersebut, lanjut wanita yang akrab disapa Ning Lik ini, Pemkot Kediri telah membentuk TPAKD Kota Kediri. “Saya berharap keberadaan TPAKD Kota Kediri ini dapat menemukan solusi dan terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih proaktif bagi masyarakat.Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Ning Lik mengungkapkan dalam rakor TPAKD tahun 2019 ini membahas beberapa hal. Diantarannya sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan TPAKD, memperoleh masukan dan solusi untuk mengatasi peluang dan tantangan akses keuangan masyarakat, melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder program literasi dan inklusi keuangan, dan membuat dan merumuskan rekomendasi kebijakan program percepatan akses keuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Pengarah I TPAKD Kota Kediri Bambang Supriyanto melaporkan program kerja TPAKD Kota Kediri selama tahun 2018. Beberapa program telah dilakukan TPAKD untuk mempercepat akses keuangan daerah. Pertama, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui literasi dan inklusi keuangan. Kedua, peran perempuan dalam peningkatan akses keuangan daerah melalui penguatan infrastruktur akses keuangan.Ketiga, pemberdayaan guru TPQ, Madin, dan Sekolah Minggu di Kota Kediri.Keempat, pemberdayaan pengusaha muda start up melalui akses keuangan di sektor pasar modal dan pegadaian.Kelima, workshop kewirausaan melalui bimtek PIRT dan pengelolaan keuangan usaha. Keenam, program berkelanjutan implementasi tabungan simpanan pelajar (Simpel OJK) dengan nilai akses keuangan sebesar 1 triliun 326 miliar dengan 8623 rekening.
Bambang Supriyanto juga menjelaskan, untuk tahun 2019 TPAKD memiliki kebijakan strategis yaitu, akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil, yang diimplementasikan melalui optimalisasi peran TPAKD dan Satgas Waspada Investasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dirumuskan beberapa kegiatan seperti percepatan akses keuangan daerah, survey nasional literasi dan inklusi keuangan, serta sinergi aksi dalam rangka mendorong tingkat inklusi nasional sebesar 75%. “Untuk percepatan akses keuangan daerah dapat diimplementasikan melalui bisnis matching, strategic coordination, kajian potensi unggulan, sistem pelaporan TPAKD terintegrasi, dan MoU antar lembaga.
Rapat Koordinasi Program Kerja TPAKD Kota Kediri tahun 2019, diikuti oleh Kepala KPWBI Kediri Musni Hardi Kasuma, Kepala BPS Kota Kediri Ellyn T. Brahmana, Kepala Disperdagin Kota Kediri Yetty Sisworini, Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri Kristianto, Kepala Bagian Perekonomian Kota Kediri Bambang Priyambodo, dan Kepala Lembaga Jasa Keuangan di wilayah Kediri.(ar/hum)
