YALPK | Madiun – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta agar peran Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Satuan
Perlindungan Masyarakat (Linmas) lebih diperkuat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT Damkar ke-100, Satpol PP ke-69, dan Linmas ke-57 Tahun 2019 di Alun-Alun Rekso Gati Kab. Madiun, Kamis (28/3).
Menurutnya, Damkar, Satpol PP dan Linmas bukan hanya penjaga kota yang pasif, namun berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, memberikan perlindungan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Damkar, lanjutnya, memiliki tugas antara lain melakukan pencegahan, pengendalian, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.
Apalagi kerawanan bencana tertinggi kedua adalah kebakaran hutan. Selain itu, damkar juga harus aktif dalam pengelolaan manajemen limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Apalagi pertumbuhan industrialisasi Jatim, terus meningkat sehingga dibutuhkan penanganan pengelolaan dan penimbunan limbah B3 agar tidak mengganggu pencemaran lingkungan.“ Untuk itu keahlian dan keunggulan aparat damkar harus ditingkatkan, termasuk sarana prasarana dan fasilitas perlindungannya juga harus ditingkatkan,” katanya.
Satpol PP, lanjutnya, dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada,
menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Menurutnya, saat ini Satpol PP punya tugas lebih berat, terutama dalam era post truth atau pasca kebenaran yang diikuti dengan semburan kebohongan. Jangan sampai hal ini menjadi pintu masuk memecah belah kesatuan bangsa.ujar Orang nomor satu di Jatim ini
Sambungnya, juga meminta seluruh aparat Satpol PP untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam memperbarui dinamika perkembangan dunia, serta menguasai teknologi. “Hari ini satu peristiwa yang terjadi di ujung dunia bisa kita akses melalui gadget. Jadi tidak boleh ada satpol PP yang gaptek,” katanya.
Sementara itu Linmas dibentuk untuk ikut memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun berbagai hal yang mampu menyebabkan distorsi, serta bagaimana menjaga kualitas SDM Bangsa Indonesia terutama masyarakat Jatim yang lebih kokoh, berkarakter dan berintegritas.
“Jatim dianggap strategis bagi para pengedar narkoba. Saya minta Linmas mulai koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas. Dari lini terkecil ini bisa mewujudkan keluarga yang memiliki integritas,” katanya.
Lebih lanjut menurutnya, di beberapa daerah masih terdapat ketimpangan terutama dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum, linmas, serta kebakaran. Ketiga urusan tersebut masih belum menjadi prioritas yang berkaitan dengan pelayanan
dasar. Seperti halnya urusan damkar seharusnya berdiri sendiri sebagai sebuah dinas yang bertugas dalam melayani dan melindungi masyarakat.
Untuk menguatkan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban serta penanggulangan kebakaran di daerah, Khofifah meminta adanya penguatan SDM aparatur baik dari jumlah maupun kompetensinya, serta peningkatan sarana prasarana terutama untuk proteksi aparatur serta penyelamatan masyarakat.
“Kami juga minta agar ada evaluasi serta penelaahan kembali soal anggaran agar posisi dan tugas mereka berseiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar para
aparat sekalian,” katanya yang langsung disambut tepuk tangan para hadirin.
Sementara itu menghadapi pesta demokrasi pada April mendatang, Khofifah meminta seluruh aparatur pemerintah baik Satpol PP, Linmas maupun Damkar bersama dengan seluruh komponen masyarakat untuk ikut menyukseskan dengan ikut menjaga kondusifitas dan mengawal proses demokrasi.
“Mari bersama kita jaga kualitas pemilu ini sesuai kaidah demokrasi melawan ‘Racun Demokrasi’ yakni politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoaks,” pungkasnya. (jf)
